Jakarta, MISTAR.ID

Gerbang Gedung DPR di Senayan, Jakarta, mulai dijaga ketat aparat keamanan menjelang rencana aksi demonstrasi pada Senin (25/8/2025). Polisi terlihat memasang barikade beton di sepanjang pintu masuk utama gedung parlemen, lengkap dengan pagar tambahan tepat di gerbang.

Pantauan Tempo pada Senin pagi menunjukkan, puluhan aparat kepolisian bersama petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPR bersiaga di lokasi. Sejumlah warga serta pengemudi ojek online berdiri di depan gedung DPR, namun hingga saat itu massa aksi belum tampak hadir.

Belasan kendaraan Brimob ikut disiagakan, termasuk dua unit water cannon yang diparkir di belakang barikade utama. Penjagaan serupa juga terlihat di gerbang Pancasila atau pintu belakang kompleks DPR. Akses masuk bagi masyarakat umum ditutup, sementara puluhan aparat tampak menggelar apel persiapan.

Aksi 25 Agustus ini dipelopori kelompok yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia”, dengan ajakan kepada buruh, petani, mahasiswa, dan masyarakat untuk turun ke jalan. Dalam pesan seruan aksi yang diterima Tempo pada Minggu, 24 Agustus, mereka menuntut pengusutan dugaan korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Mari desak DPR untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai kontrol pemerintah,” tulis pernyataan tersebut.

Namun, Ketua Umum KSPSI Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam aksi ini.

“Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia, khususnya Jabodetabek, mengikuti aksi 25 Agustus,” ujar Jumhur, Sabtu (23/8/2025), dikutip dari Antara.

Pernyataan serupa datang dari Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, yang membantah keterlibatan organisasinya.

“Dari kami tidak ada,” kata Pasha saat dihubungi, Sabtu (23/8).

Ia menegaskan pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam rencana aksi tersebut tidak benar. Pasha mengingatkan, pihaknya sudah menggelar unjuk rasa di depan DPR pada Kamis, 21 Agustus 2025, dengan tuntutan berbeda: menolak pembahasan RUU yang dianggap bermasalah, menentang kebijakan pro-oligarki, serta menolak revisi KUHAP dan UU Penyiaran.[]