Jakarta, MISTAR.ID

Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tercatat 23,85 juta orang atau 8,47% dari total populasi masuk dalam kategori miskin.

Dari jumlah tersebut, penduduk dalam kondisi kemiskinan ekstrem hanya tersisa 2,38 juta orang atau 0,85%.

Meskipun mencatat rekor terendah dalam dua dekade terakhir, pemerintah menegaskan jika capaian ini belum cukup.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk menurunkan angka kemiskinan hingga sekecil mungkin.

“Turunnya angka kemiskinan tentu menggembirakan. Namun, kami belum puas. Pemerintah akan terus bekerja keras agar masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan ekstrem bisa terbantu,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025).

Ia menambahkan bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, juga berperan penting.

“Kami butuh kerja sama semua pihak. Pemerintah menyiapkan strategi dan regulasi, tapi pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan edukasi publik,” katanya.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mengonfirmasi jika angka kemiskinan tahun ini merupakan yang terendah sejak 20 tahun terakhir.

“Angka kemiskinan tahun 2025 adalah yang terendah selama dua dekade,” kata Ateng dalam konferensi pers.

Namun, sebaran kemiskinan masih timpang. Pulau Jawa menampung 12,56 juta penduduk miskin (52,66% dari total nasional), sementara Kalimantan mencatat jumlah terendah dengan 0,89 juta orang (3,75%).

Pemerintah Perkuat Orkestrasi Pemberdayaan

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menyatakan koordinasi lintas kementerian/lembaga terus diperkuat untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan. Ia menyebut 210.000 orang telah berhasil keluar dari garis kemiskinan sejak September 2024.

“Sebanyak 210 ribu warga yang lepas dari kemiskinan akan difokuskan untuk menjadi berdaya dan mandiri,” ucap Muhaimin dalam keterangan tertulis.

Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan bagi 2,38 juta penduduk yang masih berada dalam kemiskinan ekstrem. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, upaya terus dilakukan secara terpadu.

Model pengentasan kemiskinan juga melibatkan kerja sama dengan Baznas, Forum Zakat, serta pelibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) berdampak.

“Kami memaksimalkan pemberdayaan, baik di desa maupun kota. Data BPS akan menjadi dasar kebijakan agar program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Muhaimin. (**/hm16)