Medan, MISTAR.ID

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) lebih kreatif, inovatif dan bertindak out of the box dalam meningkatkan pendapatan daerah.

“Fraksi PDI Perjuangan menilai upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak seharusnya mengikuti perkembangan zaman. Tapi, jawaban Gubernur Sumut soal optimalisasi pendapatan daerah justru belum konkret,” ujar Fraksi PDI Perjuangan, Agustinus Zega, pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumut, Rabu (23/7/2025).

Fraksi PDIP meminta analisis prognosis pendapatan, proses perencanaan, pendanaan rencana belanja agar dihitung secara akurat dengan mengkaji ketersediaan potensi daerah dan menggalinya sebagai sumber pendapatan daerah.

“Kami menegaskan, setiap proses perencanaan, penganggaran, belanja dan pembiayaan daerah tersebut berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ucapnya.

PDIP juga mengkritik pernyataan Pemprov Sumut sebelumnya yang mengakui akselerasi pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya optimal. Juga melakukan evaluasi atas keterlambatan yang bersumber dari faktor teknis seperti kesiapan lahan, perizinan, serta administrasi pengadaan sebagai langkah perbaikan.

“Kami berpandangan bahwa alasan Pemprov Sumut pada perencanaan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya optimal dan tidak bisa diterima secara logis. Sudah menjadi keharusan setiap pembangunan infrastruktur diwajibkan menyiapkan segala sesuatunya baik teknis, maupun administratif,” tuturnya.

Kemudian, masalah pendidikan, perkebunan dan peternakan, juga masih menjadi persoalan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendidikan harus menjadi prioritas.

“Kami mendukung pemetaan kebutuhan infrastruktur pendidikan. Diharapkan kebijakan sektor pendidikan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan lebih diprioritaskan di daerah yang masih jauh dari akses pendidikan dengan tetap berpedoman pada standar pelayanan minimal pendidikan,” ujarnya.

Kemudian, sambung Agustinus, Fraksi PDI meminta agar Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) berkoordinasi dan menyampaikan progres laporan penyelesaian konflik agraria kepada DPRD atau komisi terkait yang membidangi.

“Ini bertujuan agar tetap terpantau hasil kinerja GTRA dan sebagai sarana mengakomodir aspirasi masyarakat terkait persoalan agraria,” katanya. (ari/hm20)