Medan, MISTAR.ID

Sekretaris Menteri (Sesmen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Dukbangga) atau Sekretaris Utama (Sestama) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Prof. Budi Setiyono, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen hanya dapat dicapai apabila terdapat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Implementasinya berada di tangan pemerintah daerah (pemda), namun pemerintah pusat berperan menyiapkan arah strategis dan regulasinya. Saat ini, pemerintah pusat telah menyusun Desain Besar Pembangunan Kependudukan (GDPK),” ujarnya kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa GDPK tersebut dijabarkan secara rinci dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan berbasis manusia (people-centered development).

“Pemda diharapkan dapat mengambil langkah sinergis dengan pemerintah pusat untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” tuturnya.

Menurut Budi, daerah perlu menyesuaikan RPJMD agar sejalan dengan prioritas nasional seperti hilirisasi industri, transformasi digital, ketahanan pangan, dan energi hijau. Dengan demikian, ekonomi daerah dapat tumbuh secara sinergis, dinamis, dan terbuka terhadap inovasi.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan daerah yang berpihak pada generasi muda, khususnya Generasi Z (Gen Z) yang kini berada pada usia produktif. Pemerintah daerah juga diminta memperhatikan angka kelahiran untuk menyiapkan kebutuhan penduduk, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perumahan.

“Kalian (pemda) juga harus memfasilitasi peluang kerja, akses modal, serta ruang partisipasi bagi pemuda dan perempuan. Selain itu, perlu dihitung rasio keseimbangan antara jumlah penduduk dengan tenaga kerja dan fasilitas layanan publik,” tegasnya.

Budi menambahkan, jika pemerintah daerah mampu menciptakan kondisi tersebut, maka bonus demografi dapat berubah menjadi bonus ekonomi. Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. (hm16)