Friday, August 15, 2025
home_banner_first
MEDAN

Ketua DPR: Kritik Harus Jadi Cahaya, Bukan Bara Bagi Indonesia

journalist-avatar-top
Jumat, 15 Agustus 2025 10.44
ketua_dpr_kritik_harus_jadi_cahaya_bukan_bara_bagi_indonesia

Suasana Rapat Paripurna DPRD Sumut dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan RI dan mendengar pidato kenegaraan Ketua DPR. (Foto: Ari/Mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi berbagai kritik terhadap kondisi politik Indonesia, mulai dari seruan Indonesia Gelap, Indonesia Cemas hingga fenomena bendera One Piece yang ramai di media sosial.

“Sistem Pemilu kita dalam pembentukan perwakilan memang belum sempurna. Saat ini demokrasi Pemilu selain ditentukan dari garis tangan, sering dikaitkan dengan campur tangan maupun buah tangan,” ujar Puan melalui saat Rapat Paripurna memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, di Gedung DPRD Sumut, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu kritik terhadap demokrasi saat ini. “Demokrasi yang dicita-citakan bukan campur tangan, tapi demokrasi setara,” tuturnya.

Puan menekankan, demokrasi tidak boleh berhenti hanya pada penghitungan suara. “Demokrasi seharusnya tidak terhenti pada biling suara, tetapi harus tumbuh di ruang dialog, di parlemen, di setiap persoalan dan lainnya, agar dapat lahir sebuah hasil dan pencapaian untuk kepentingan umum masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti media sosial yang kini menjadi corong suara publik, termasuk berbagai tagar dan slogan seperti Indonesia Gelap, Indonesia Cemas, hingga Bendera One Piece.

“Ini merupakan salah satu fenomena corong suara publik melalui sosial media. Fenomena ini menunjukkan aspirasi yang disampaikan zaman saat ini, di balik tiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan ada harapan,” ucapnya.

Karena itu, Puan mengingatkan agar kritik ditanggapi dengan pikiran terbuka. “Kritik harus menjadi cahaya bagi Indonesia, bukan alat memicu kekerasan, kebencian dan lainnya. Mari gunakan kritik untuk menuntut tanggung jawab, mengawasi kebijakan, agar masyarakat mendapatkan hak dan tercapainya kesejahteraan,” ujarnya.

Suasana Rapat Paripurna di DPRD Sumut saat pidato berlangsung terasa hening. Puan menutup sambutannya dengan menyerukan kemerdekaan Indonesia yang disambut serentak oleh seluruh peserta sidang. (ari/hm20)

REPORTER: