Medan, MISTAR.ID

Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Usman Jakfar mengimbau seluruh pihak menghormati proses hukum Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumut.

“Kita imbau kepada semua pihak untuk menyerahkan proses hukum ini kepada KPK untuk ditangani sesuai aturan yang berlaku,” kata Usman di Hotel Grand Mercure Medan Angkasa, Selasa (1/7/2025).

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut tersebut merespons fenomena OTT KPK di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pada 26 Juni 2025 lalu, yang menjaring Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Ginting.

“Kita mendorong KPK untuk profesional dan maksimal pada penanganan kasus yang ditangani saat ini,” ucap Usman.

Dia mengatakan, OTT menjadi pelajaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, agar dapat melaksanakan tugas sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

“Ini jadi pelajaran yang harus benar-benar diperhatikan, agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di masa mendatang,” katanya.

Usman mengatakan, seluruh pihak harus mampu menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas segala bentuk praktik korupsi yang menjadi tantangan dalam pembangunan nasional.

“Presiden Prabowo telah mengamanatkan kepada seluruh kepala daerah ataupun pejabat, agar memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Usman menyampaikan, dorongan penerapan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, untuk meminimalisir peluang korupsi dalam birokrasi.

“Instruksi presiden kepada pemerintah, termasuk yudikatif dan legislatif menciptakan pemerintahan yang bersih menjadi prioritas yang harus dilakukan, untuk menghentikan kebocoran yang tidak kita inginkan,” katanya.

Usman berharap, seluruh pejabat pemerintahan khususnya di Sumut, mampu melaksanakan tugas negara dengan amanah dan tanggung jawab. (ari/hm16)