Saturday, July 19, 2025
home_banner_first
MEDAN

DPRD Sumut Dorong Pemprov Kembalikan Status Green Card Danau Toba dari UNESCO

journalist-avatar-top
Sabtu, 19 Juli 2025 11.38
dprd_sumut_dorong_pemprov_kembalikan_status_green_card_danau_toba_dari_unesco

Anggota DPRD Sumut, Manaek Hutasoit. (foto:ari/mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Manaek Hutasoit, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemerintah daerah di sekitar Danau Toba untuk berkomitmen mengembalikan status green card dari UNESCO.

“Kami mendorong Pemprov Sumut maupun pemerintah kabupaten di sekitar Danau Toba agar berkolaborasi untuk mengembalikan status green card dari UNESCO. Tentu ini membutuhkan komitmen dan kerja sama semua pihak,” ujarnya, Sabtu (19/7/2025).

Manaek menekankan bahwa keterlibatan seluruh stakeholder menjadi kunci keberhasilan dalam mengembalikan citra positif Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan.

“Kami mengapresiasi keseriusan Pak Gubernur Sumut yang turun tangan menyoroti persoalan status Danau Toba. Identitas Danau Toba ini harus menjadi prioritas nasional. Kami berharap ada langkah konkret dari beliau,” tuturnya.

Sebagai mantan Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Manaek juga menegaskan akan mendorong pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Humbahas, untuk berperan aktif dalam pembenahan kawasan Danau Toba.

“Danau Toba dikelilingi oleh tujuh kabupaten, termasuk Humbahas. Saya akan mendorong Pemerintah Kabupaten Humbahas agar turut serta dalam pembenahan status Geopark Danau Toba,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, Danau Toba memiliki nilai ekonomi yang besar, terutama melalui festival dan event internasional yang digelar di kawasan tersebut.

“Kita berharap, dengan pulihnya status Geopark, berbagai festival dan event bisa kembali dilaksanakan. Hal ini akan membangkitkan semangat masyarakat serta mendongkrak perekonomian lokal,” ujarnya.

Manaek juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur, terutama pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang harus terintegrasi dengan konsep pariwisata berkelanjutan UNESCO.

“Pembangunan di Danau Toba harus dilihat secara komprehensif. Jika tidak sesuai standar, bisa berdampak pada status Geopark yang berisiko dicabut,” tuturnya. (ari/hm16)




REPORTER:

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN