Wednesday, July 30, 2025
home_banner_first
MEDAN

DPRD Medan Minta Pemko Permudah Birokrasi Investasi untuk Tekan Pengangguran

journalist-avatar-top
Selasa, 29 Juli 2025 17.29
dprd_medan_minta_pemko_permudah_birokrasi_investasi_untuk_tekan_pengangguran

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan, Iswanda Nanda Ramli. (foto:matabangsa.com/mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan, Iswanda Nanda Ramli, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dengan memangkas birokrasi bagi para pengusaha. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan investasi dan memperluas lapangan kerja di Kota Medan.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan tersebut menekankan bahwa kemudahan birokrasi serta kepastian hukum dan keamanan akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Medan.

“Kita ingin lapangan kerja di Kota Medan meningkat secara signifikan agar angka pengangguran bisa ditekan. Caranya tentu dengan menarik investor, dan itu hanya bisa terjadi bila ada kemudahan dan kepastian dari pemerintah. Birokrasi yang rumit justru menghambat masuknya investasi,” ujar Nanda, Selasa (29/7/2025).

Lebih lanjut, Nanda merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di kawasan perkotaan.

“Jika pengangguran meningkat, kemiskinan pasti ikut naik. Karena itu, solusi paling efektif adalah memperluas lapangan kerja melalui penumbuhan investasi,” katanya.

Ia mengungkapkan, meskipun Pemko Medan belum merilis data resmi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025, tren peningkatan pengangguran dapat terlihat dari banyaknya aduan warga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Komisi II banyak menerima laporan terkait PHK. Ini menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kota Medan terus bertambah dan harus segera ditangani,” ujarnya.

Selain mendorong investasi, Nanda juga meminta Pemko Medan meningkatkan anggaran dan fokus pada program pelatihan kerja, terutama bagi masyarakat pencari kerja.

“Dinas Ketenagakerjaan menyebut anggaran pelatihan kerja dipangkas karena efisiensi. Padahal, saat angka PHK tinggi, pelatihan kerja justru sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing pencari kerja,” tuturnya.

Menurut Nanda, pelatihan kerja tidak hanya memberikan keterampilan agar siap kerja, tetapi juga menciptakan peluang lahirnya wirausaha baru.

“Wirausaha baru bisa membuka usaha kecil. Jika berkembang, mereka justru akan menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya. (rahmad/hm16)






REPORTER:

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN