Medan, MISTAR.ID

Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang sebelumnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita tidak pernah berharap kejadian ini terjadi dan berdampak pada pembangunan Sumut. Sudah pasti kita kecewa,” ujar Timbul Jaya di Ruang Komisi D DPRD Sumut, Senin (30/6/2025).

Ia menilai, Gubernur Sumut Bobby Nasution, seharusnya lebih selektif dalam memilih pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. “Pemilihan jajaran OPD harus dilakukan dengan cermat. Mereka harus punya integritas. Gubernur harus bersikap tegas agar kasus seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.

Timbul juga mengungkapkan Kadis PUPR sempat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumut, namun hanya satu kali meski telah diundang berkali-kali. “Kalau saja beliau bersikap kooperatif dan mau membangun komunikasi dengan legislatif, mungkin situasinya tidak akan seperti sekarang,” ucapnya.

Komisi D, menurut Timbul, sudah berulangkali meminta data serta laporan progres kinerja dari Dinas PUPR, termasuk data yang belakangan menjadi sorotan dalam kasus OTT. Namun, hingga kini tidak pernah ada data yang diberikan.

“Kalau datanya disampaikan, tentu bisa kami tindak lanjuti dalam pengawasan. Tapi ini justru tertutup, dan akhirnya menimbulkan masalah,” kata politisi Partai Golkar tersebut.

Meski kecewa, Timbul menekankan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menjunjung asas praduga tidak bersalah terhadap Topan Obaja. Lebih jauh, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap fenomena sejumlah OPD yang terkesan menghindari komunikasi dengan DPRD Sumut.

“Seolah-olah DPRD ini hendak dihindari. Mereka seperti alergi. Padahal komunikasi itu penting agar pengawasan dan pembangunan bisa berjalan maksimal,” ujarnya.

Timbul mendesak Gubernur Bobby Nasution untuk segera mencopot dan mengganti Kepala Dinas PUPR, agar roda pembangunan di Sumut tidak terganggu.

“Gubsu harus segera bertindak. Mau ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh), yang penting jabatan itu jangan dibiarkan kosong atau diisi oleh orang yang terindikasi masalah,” tuturnya. (ari/hm24)