Medan, MISTAR.ID

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut), Topan Obaja Putra Ginting, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (27/6/2025) malam.

Topan ditangkap bersama lima lainnya, yaitu Rasuli Efendi Siregar selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kemudian, Heliyanto selaku PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, serta M. Akhirun Efendi Siregar dan M. Rayhan Dulasmi Pilang masing-masing sebagai rekanan. Sedangkan satu orang lagi dilepaskan karena menurut KPK perbuatannya tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Menanggapi masalah ini, Koordinator Forum Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (FPM-SU), Ilham Panggabean, mengatakan OTT sejumlah pejabat di Sumut itu menggambarkan krisis integritas dan tanggung jawab birokrasi.

"Ini menjadi tamparan keras bagi wajah birokrasi daerah. Kasus ini juga sebagai bukti nyata masih lemahnya integritas dan sistem pengawasan internal dalam pengelolaan proyek-proyek publik," katanya kepada Mistar dalam keterangan tertulis, Minggu (29/6/2025).

Menurutnya, OTT ini menjadikan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, pihak yang paling dirugikan. Sebab, Topan disebut-sebut sebagai orang yang dekat dengan Bobby.

"Posisi gubernur sebagai kepala daerah juga mengharuskannya mengambil tanggung jawab penuh dalam membenahi manajemen birokrasi. Terlalu naif kalau hanya berhenti pada narasi dikhianati oleh bawahan tanpa ada langkah korektif yang tegas dan berkelanjutan," ucap Ilham.

FPM-SU menyerukan kasus ini tidak dijadikan sebagai sarana politisasi. Ilham meminta, para tersangka diproses secara hukum yang objektif dan adil.

"Penindakan hukum yang netral merupakan kunci dalam membangun kepercayaan publik bagi institusi pemerintahan. Kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis pemerintah. Kami pun percaya Sumut bisa dibangun dengan nilai-nilai kejujuran, profesionalisme, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat," tuturnya.

FPM-SU pun mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut agar membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan proyek daerah. Menurut Ilham, pelibatan masyarakat sipil menjadi komponen penting dalam membangun sistem yang transparan dan akuntabel.

"Kami ingatkan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Sumut bahwa jabatan merupakan amanah, bukan ladang untuk mencari keuntungan pribadi. Integritas dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, tetapi juga fondasi dari demokrasi yang sehat," ujarnya.

Kata Ilham, FPM-SU mengapresiasi KPK dalam mengungkap kasus dugaan korupsi yang bernilai ratusan miliar rupiah di wilayah Pemprov Sumut.

"Namun perlu ditegaskan, OTT bukanlah solusi utama. Reformasi birokrasi secara sistemik, mulai dari pola rekrutmen, pengawasan, hingga transparansi pelaksanaan proyek-harus segera dilakukan oleh Pemprov Sumut," katanya. (deddy/hm20)