Medan, MISTAR.ID

Founder Ethics of Care, Farid Wajdi menyoroti tertangkapnya pejabat daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menandakan sakitnya sistem birokrasi.

“Kasus penangkapan ini jelas bukan apes, tapi justru lebih dalam lagi yaitu sistem birokrasinya yang justru sakit. Pengadaan yang mudah dimanipulasi, birokrasi yang mirip pasar gelap daripada lembaga pelayanan, dan pengawasan internal yang lemah. Semua itu menciptakan ruang yang nyaman untuk pelaku koruptif,” katanya, Senin (30/6/2025).

Farid mengatakan, publik nyaris hafal pola peristiwa, yaitu penangkapan mengejutkan, reaksi keras, dan dilupakan. Skandal hanya riuh sejenak, mesin korupsi terus hidup bahkan saat operatornya berganti.

“Yang menyedihkan adalah, yang ditangkap justru seringnya hanya pelaksana. Pelaku sebenarnya tidak pernah tersentuh hukum atau luput dari hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan hanya menyentuh kulit, sedangkan akar permasalahan belum digali sepenuhnya,” ucapnya.

Sejak Undang-Undang KPK tahun 2019 direvisi, akses penyadapan dipersempit, independensi diganggu, serta investigasi dibatasi. Tapi, OTT di tengah pembatasan masih terdapat sisa taji-nyali pada tubuh KPK.

“Pertanyaannya adalah, apakah KPK memiliki cukup nyali membongkar struktur korupsi yang sistemik? Apalagi sektor infrastruktur, tempat tersangka Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting mengabdi adalah ladang basah,” ujar Farid.

Menurut Farid, sistem digital dan e-katalog pengadaan yang harusnya transparan justru sering dijadikan kamuflase. Terkait fee proyek sebesar 10 hingga 15 persen bukan gosip, sudah jadi rahasia umum. Sumut memiliki semua syarat untuk maju, yaitu Sumber Daya Alam (SDA), posisi geografis yang strategis, dan besarnya kekuatan sosial budaya.

“KPK punya alat menggali kejahatan struktural, namun tanpa dukungan publik dan kemauan politik, upaya ini hanya simbolis. Tanpa reformasi sistem pengadaan, lapisan pengawasan, dan perlindungan yang serius kepada pelapor, korupsi selalu akan selangkah lebih cepat,” tutur Farid.

Sambung Farid, kasus ini bukan siapa yang ditangkap tapi sistem yang tidak diperbaiki. Seperti jalan rusak dan proyek terbengkalai, bukan cuma soal teknis tapi kebobrokan tata kelola. Pembenahan di Sumut hanya sekedar saja, maka akan terus menjadi langganan OTT. (amita/hm16)