Medan, MISTAR.ID

Pemimpin Wilayah Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, menegaskan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan oleh TNI dan Polri kepada pengemudi ojek online (ojol) di Kota Medan bukanlah beras gratis.

Budi menjelaskan bahwa setiap pengambilan beras SPHP harus melalui proses pembayaran sesuai ketentuan.

"Beras SPHP yang diambil oleh TNI dan Polri, itu dibayar. Mereka bayar ke kita (Bulog)," kata Budi ketika dikonfirmasi oleh Mistar, Rabu (3/9/2025).

Lebih lanjut, Budi menyebut pihak Bulog tidak mengetahui apakah beras SPHP tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat di lokasi penyaluran. Namun, dari sisi Bulog, setiap barang yang keluar dari gudang harus melalui prosedur pembayaran resmi.

"Harus ada yang nge-hit keuangan dulu. Di bagian keuangan nge-hit, diterima, dan disetujui. Ada approval dari bagian keuangan bahwa sudah terima sejumlah uang misalnya seharga 10 ton," ucapnya.

Budi menegaskan bahwa beras gratis dari Bulog hanya berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diperuntukkan untuk bantuan bencana alam atau bantuan pangan resmi dari pemerintah, seperti yang saat ini disalurkan melalui kantor desa.

"Beras gratisnya Bulog itu dari Dinas Sosial ketika ada bencana alam atau bantuan pangan yang sekarang di kantor-kantor desa. Atau dari Kementerian Luar Negeri kalau mau bantu, misalnya ke Palestina, ada perang, untuk bantuan luar negeri, itu gratis berasnya," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penyaluran beras gratis juga memiliki prosedur ketat dan harus disertai dokumen resmi dari pemerintah daerah yang menyatakan status darurat.

"Dokumen tersebut diverifikasi dan disetujui melalui sistem terpusat untuk memastikan akuntabilitas. Itu barangnya rakyat, barang negara. Jadi enggak bisa dikeluarkan sembarangan," tuturnya. (Amita/hm17)