Medan, MISTAR.ID

Pengamat politik Sumatera Utara (Sumut), Rafriadi Nasution, menanggapi langkah yang diajukan Presiden Prabowo kepada DPR terkait pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto.

Menurutnya, persoalan yang mencakup fakta hukum tidak menunjukkan adanya mens rea (niat jahat) dalam kedua kasus tersebut, sehingga Prabowo memberikan hak abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto.

“Hal pertama, trust yang buruk memperburuk kondisi hukum di Indonesia karena hukum bisa di-order dan dijadikan alat kepentingan politik oleh oknum yang memiliki kekuasaan. Atau yang pernah memberi jasa kepada yang bersangkutan saat berada di pemerintahan,” ujarnya kepada Mistar, Jumat (1/8/2025).

Ia mengatakan, hal kedua mencerminkan wajah politik pemerintahan yang seolah-olah tidak berpihak kepada rasa keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga menyebabkan eskalasi politik nasional memanas.

“Ibarat memasak air di tungku, apinya sudah mulai membesar dan air cepat mendidih. Ini menunjukkan simbol dari persoalan tersebut,” ucap Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) itu.

Rafriadi melanjutkan, poin ketiga bisa dimaknai sebagai bagian dari momentum menjelang bulan Agustus, sebagai "kado ulang tahun" Republik Indonesia yang ke-80.

“Ini terasa seperti ‘spesial’ untuk pengelolaan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Jadi ada ‘bumbu’ dalam pidatonya yang tetap berpihak pada kepentingan nasional dalam penegakan hukum dan keadilan,” ujar pria 57 tahun tersebut.

Sehingga, sambung Rafriadi, hal itu bisa berdampak positif kepada rakyat yang merasa senang, bahkan bisa menarik dukungan dari elite politik yang sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Subianto.

“Misalnya, dari PDI Perjuangan, anak abah Anies Baswedan dan Tom Lembong, serta masyarakat daerah dari Aceh terkait empat pulau, dan termasuk para pencari keadilan 1116 yang akan mendapatkan amnesti,” tuturnya. (ari/hm25)