Ljubljana, MISTAR.ID

Slovenia menjadi negara pertama di Eropa yang secara resmi melarang seluruh aktivitas impor, ekspor, dan transit senjata serta peralatan militer yang berkaitan dengan Israel. Keputusan ini diumumkan Kamis (31/7/2025) dan disahkan dalam rapat kabinet pada hari yang sama.

Kebijakan tersebut merupakan inisiatif Perdana Menteri Robert Golob sebagai bentuk respons terhadap memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza.

Larangan mencakup semua bentuk pengiriman senjata dan peralatan militer dari Slovenia ke Israel, dari Israel ke Slovenia, serta yang melintasi wilayah Slovenia.

Dalam pernyataan resminya, pemerintah Slovenia menyoroti kegagalan Uni Eropa dalam merespons krisis di Gaza. “Karena perbedaan pandangan internal dan kurangnya kesatuan, Uni Eropa saat ini tidak mampu menjalankan tugas tersebut,” tulis pernyataan itu.

Lebih lanjut, Slovenia mengecam penolakan sistematis terhadap akses bantuan kemanusiaan di Gaza. “Warga Gaza meninggal karena bantuan kemanusiaan ditolak secara sistematis. Mereka wafat di bawah reruntuhan, tanpa akses air bersih, makanan, dan layanan kesehatan dasar. Ini adalah bentuk penyangkalan total terhadap akses kemanusiaan dan upaya yang disengaja untuk mencegah terpenuhinya kebutuhan dasar,” tutur pemerintah.

Pemerintah juga menekankan bahwa setiap negara yang bertanggung jawab wajib bertindak, meski harus mendahului negara-negara lain. Slovenia pun berencana menerapkan langkah-langkah tambahan terhadap Israel dalam beberapa pekan mendatang, menanggapi dugaan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melancarkan serangan intensif ke Gaza yang menyebabkan lebih dari 60.200 warga Palestina kehilangan nyawa. Infrastruktur hancur, dan wilayah tersebut menghadapi krisis pangan serta kekurangan layanan dasar.

Senin (28/7/2025), dua organisasi hak asasi manusia Israel, B'Tselem dan Physicians for Human Rights-Israel, menuduh pemerintah Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Tuduhan ini mencakup penghancuran sistematis komunitas Palestina dan penargetan terhadap sistem kesehatan.

Bulan November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Israel juga menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).

Pada hari yang sama saat pengumuman larangan senjata, Kementerian Luar Negeri Slovenia memanggil Duta Besar Israel untuk Ljubljana, Ruth Cohen-Dar, guna menyampaikan protes resmi atas memburuknya bencana kemanusiaan di Gaza. Dalam unggahan di akun X, Kemlu Slovenia menyatakan:

“Kementerian Luar Negeri Slovenia telah mengambil tindakan diplomatik, yakni pemanggilan duta besar Israel yang terakreditasi untuk memprotes bencana kemanusiaan parah akibat blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza.”

Slovenia juga mendesak Israel menghentikan segera pembunuhan dan kelaparan terhadap warga sipil, serta menyerukan diakhirinya pengepungan dan agresi militer yang masih berlangsung.

Dengan keputusan ini, Slovenia menjadi negara Uni Eropa pertama yang melarang perdagangan senjata dengan Israel secara penuh. Langkah ini diklaim mengimplementasikan komitmen yang berulang kali ditegaskan Perdana Menteri Robert Golob, terakhir dalam KTT Dewan Eropa pada Juni 2025.

“Ia menegaskan bahwa jika Uni Eropa gagal mengambil tindakan konkret pada pertengahan Juli, Slovenia akan bertindak secara independen,” ujar pernyataan pemerintah.

Keputusan tersebut menyoroti lemahnya konsensus di internal Uni Eropa dalam menghadapi krisis Gaza, dan memperlihatkan tekad Slovenia untuk mengambil sikap yang lebih tegas dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. (**/hm16)