Pematangsiantar, MISTAR.ID

Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok kembali memanas, kali ini merambah ke sektor maritim global. Mulai Selasa (14/10), kedua negara raksasa ekonomi ini resmi saling memberlakukan biaya pelabuhan terhadap kapal-kapal laut yang berafiliasi satu sama lain.

Tiongkok mengumumkan pemungutan biaya pelabuhan terhadap kapal yang dimiliki, dioperasikan, dibangun, atau berbendera Amerika Serikat. Namun, dalam pernyataan resmi yang disiarkan oleh CCTV, pemerintah Tiongkok menyebutkan ada pengecualian, termasuk untuk kapal buatan Tiongkok dan kapal kosong yang memasuki galangan di Tiongkok untuk perbaikan.

Biaya pelabuhan dari pihak Tiongkok akan diterapkan di pelabuhan pertama dari sebuah pelayaran, atau untuk lima pelayaran pertama dalam satu tahun fiskal, yang dimulai sejak 17 April. Demikian dikutip dari Reuters, Selasa (14/10/2025).

Langkah ini diambil sebagai balasan atas kebijakan serupa dari pemerintah AS, yang juga memulai pemungutan biaya pelabuhan terhadap kapal-kapal milik atau terkait Tiongkok mulai 14 Oktober. Kebijakan ini menyusul hasil investigasi selama masa pemerintahan Presiden Joe Biden, yang menyimpulkan bahwa Tiongkok menjalankan praktik perdagangan tidak adil untuk mendominasi sektor maritim dan logistik global.

Langkah ini dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump yang ingin memperkuat industri pelayaran dan pembuatan kapal dalam negeri. Trump juga mengancam akan menaikkan tarif hingga 100% untuk berbagai produk dari Tiongkok serta menerapkan kontrol ekspor ketat terhadap perangkat lunak strategis paling lambat 1 November mendatang.

Analis memperkirakan bahwa perusahaan pelayaran besar milik Tiongkok seperti COSCO akan paling terdampak, dengan potensi menanggung hampir setengah dari total biaya segmen maritim yang diperkirakan mencapai USD 3,2 miliar pada 2026.

Menurut laporan Jefferies, sekitar 13% armada kapal tanker minyak mentah dan 11% kapal kontainer global akan terkena imbas langsung dari kebijakan timbal balik ini.

Pakar industri dari Xclusiv Shipbrokers Inc, yang berbasis di Athena, menilai bahwa kebijakan ini membawa risiko besar bagi arus perdagangan global.

“Simetri balas dendam ini mengunci kedua perekonomian ke dalam spiral perpajakan maritim yang berisiko mendistorsi arus pengiriman barang global,” ungkap Xclusiv dalam sebuah catatan analisis.

Ketegangan semakin meningkat setelah pemerintah AS memperingatkan negara-negara pendukung inisiatif Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor pelayaran. Negara-negara tersebut terancam menghadapi sanksi, larangan berlabuh, atau pengenaan biaya tambahan terhadap kapal-kapal mereka.

Meski demikian, Tiongkok menyatakan dukungan terhadap inisiatif IMO, yang menambah dimensi baru dalam konflik perdagangan dan lingkungan antara kedua negara. (*/hm27)