Simalungun, MISTAR.ID

Sidang tuntutan terhadap dua terdakwa kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Nagori Banjar Hulu, Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Simalungun, tahun anggaran 2024 senilai Rp573 juta ditunda kedua kalinya.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun, Edison Sumitro Situmorang, mengatakan penundaan tuntutan kasus korupsi dengan terdakwa Kardianto dan Surya Siregar menunggu keputuaan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

"Untuk tuntutan harus koordinasi ke Kajati dulu," ujar Edison, Selasa (14/10/2025).

Sebagaimana diketahui, menurut jadwal persidangan, seyogianya Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (13/10/2025) kemarin.

Penundaan ini disampaikan salah satu pengawal tahanan. Para terdakwa juga sempat hadir di ruang tahanan sementara PN Medan. Namun, persidangan tidak dilanjutkan diduga karena surat tuntutan JPU pada Kejaksaan Negeri Simalungun masih belum selesai.

Dalam kasus korupsi ini, Kardianto dan Surya dijerat oleh JPU melanggar dakwaan alternatif kesatu primer, yakni Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, dakwaan kesatu subsider, Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, dakwaan kedua primer, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 56 KUHP. Serta dakwaan kedua subsider, Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 56 KUHP.