Bangkok, MISTAR.ID

Pemerintah Thailand mengumumkan penghentian sementara pelaksanaan perjanjian damai dengan Kamboja, Senin (10/11/2025), menyusul insiden ledakan ranjau darat yang melukai dua prajurit Thailand di wilayah perbatasan kedua negara.

Perjanjian damai tersebut sebelumnya disepakati di Kuala Lumpur, Malaysia, pada akhir Oktober lalu, dan disaksikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan itu bertujuan untuk mengakhiri ketegangan perbatasan yang pecah pada Juli lalu, yang menewaskan sedikitnya 43 orang dan memaksa lebih dari 300.000 warga sipil mengungsi dari kawasan konflik.

Menurut pernyataan Tentara Kerajaan Thailand, ledakan terjadi di Provinsi Sisaket, daerah yang berbatasan langsung dengan Kamboja. Seorang tentara dilaporkan mengalami luka parah di bagian kaki, sementara seorang lainnya mengalami nyeri dada akibat tekanan ledakan.

Dikutip dari AFP, juru bicara pemerintah Thailand Siripong Angkasakulkiat mengatakan, Bangkok akan menghentikan “tindak lanjut deklarasi bersama” — istilah yang merujuk pada proses implementasi perjanjian damai dengan Kamboja.

Salah satu agenda utama dalam implementasi perjanjian tersebut adalah pembebasan 18 tentara Kamboja yang saat ini masih ditahan di Thailand.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyatakan, keputusan untuk menunda perjanjian itu diambil karena situasi keamanan ternyata belum benar-benar stabil. “Kami sempat mengira ancaman sudah mereda, tetapi kenyataannya tidak demikian,” ujar Anutin dalam konferensi pers.

Pihak Kamboja sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi atas insiden tersebut. Namun sebelumnya, pemerintah Kamboja membantah tuduhan bahwa pasukannya menanam ranjau baru di sepanjang perbatasan.

Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan Kamboja menegaskan komitmennya untuk menjaga perdamaian dan mendorong penyelesaian damai atas setiap ketegangan yang muncul.

Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung lebih dari satu abad, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya disepakati batasnya oleh kedua negara. (hm24)