Pematangsiantar, MISTAR.ID

Ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja kembali pecah menjadi konflik bersenjata paling mematikan dalam satu dekade terakhir, menewaskan sedikitnya 12 warga Thailand, termasuk seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, dan melukai puluhan lainnya.

Konflik dimulai pada Kamis pagi (24/7/2025), ketika pasukan kedua negara saling melepaskan tembakan di wilayah sengketa dekat kompleks kuil kuno Prasat Ta Muen Thom dan Ta Moan Thom, yang terletak di kawasan Segitiga Zamrud, perbatasan tiga negara: Thailand, Kamboja, dan Laos.

Thailand Kerahkan F-16, Rumah Sakit Diserang

Militer Thailand menyebut serangan dimulai saat drone Kamboja terdeteksi, diikuti oleh enam tentara bersenjata RPG yang mendekati pangkalan militer Thailand. Setelah pasukan Kamboja menembakkan artileri, Thailand merespons dengan serangan udara, mengerahkan jet tempur F-16 dari Provinsi Ubon Ratchathani untuk menghantam dua lokasi militer Kamboja.

Salah satu serangan Kamboja menyasar pompa bensin dan rumah sakit di Sisaket dan Surin, yang menewaskan 11 warga sipil dan seorang tentara, menurut Menteri Kesehatan Thailand, Somsak Thepsuthin. Ia menyebut serangan terhadap fasilitas sipil sebagai tindakan kejahatan perang.

Pemasangan Ranjau dan Penurunan Hubungan Diplomatik

Sebelum bentrokan bersenjata, dua prajurit Thailand kehilangan anggota tubuhnya akibat ranjau darat yang diklaim ditanam baru oleh pihak Kamboja. Klaim ini dibantah Phnom Penh yang menyebut ledakan terjadi karena ranjau sisa konflik lama.

Sebagai respons, Thailand menarik pulang duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok. Kementerian Luar Negeri Thailand mengutuk “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional” dan siap meningkatkan operasi militer jika serangan berlanjut.

Kamboja Gugat ke PBB dan Balik Menyalahkan Thailand

Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat, menuduh Thailand melakukan agresi terencana dan tidak beralasan. Ia mengklaim pasukan Thailand menyerang pos militer di Oddar Meanchey dan wilayah Preah Vihear, memaksa Kamboja mengaktifkan hak bela diri.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja menyatakan bahwa integritas teritorial Kamboja telah dilanggar, namun menegaskan bahwa Kamboja tetap berkomitmen pada penyelesaian damai.

China, UNICEF, dan ASEAN Serukan Gencatan Senjata

China, sekutu lama Kamboja, menyatakan "sangat prihatin" dan meminta kedua negara menahan diri. Juru Bicara Kemenlu China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa Beijing akan tetap netral dan konstruktif dalam memediasi situasi.

Sementara itu, UNICEF menyuarakan kekhawatiran atas korban anak-anak dan penutupan ratusan sekolah. Mereka meminta semua pihak menghentikan serangan terhadap warga sipil dan memprioritaskan keselamatan anak-anak.

Malaysia, selaku ketua ASEAN saat ini, melalui Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menyatakan akan berbicara dengan pemimpin Thailand dan Kamboja dan mendorong mereka masuk ke meja perundingan.

Sengketa Berakar pada Peta Kolonial 1907

Sumber utama konflik ini adalah peta tahun 1907 yang dibuat oleh kolonial Prancis. Kamboja menggunakannya sebagai dasar klaim wilayah, sementara Thailand menolak keabsahannya. Perselisihan paling intens terjadi di sekitar Kuil Preah Vihear, yang pada 1962 diputuskan menjadi milik Kamboja oleh Mahkamah Internasional.

Namun, pada 2011, bentrokan berdarah kembali meletus di area yang sama, memicu pengungsian ribuan warga. Pada 2013, pengadilan menguatkan kembali kepemilikan Kamboja. Namun hingga kini, Thailand tidak mengakui yurisdiksi pengadilan lebih lanjut terkait batas wilayah.

Krisis Politik dalam Negeri Thailand Perparah Situasi

Konflik ini juga bertepatan dengan diskorsnya PM Paetongtarn Shinawatra oleh Mahkamah Konstitusi Thailand, setelah rekaman bocor menunjukkan ia menyebut PM Hun Sen sebagai “paman” dan berjanji "mengurus" permintaan tertentu. Hal ini dianggap sebagai bentuk pelecehan kedaulatan nasional dan menuai kecaman publik serta militer.

Paetongtarn dalam pernyataan media sosialnya menegaskan bahwa Thailand selalu mengedepankan dialog, namun tetap mendukung langkah-langkah militer untuk melindungi integritas nasional.

Puluhan Ribu Mengungsi, Bunker Dipenuhi Warga

Pejabat distrik Surin, Sutthirot Charoenthanasak, menyebut lebih dari 40.000 warga dari 86 desa telah dievakuasi ke lokasi aman. Video yang beredar menunjukkan warga berlarian menuju bunker beton, sementara ledakan terdengar bersahutan. (*)