Beijing, MISTAR.ID

Pemerintah China mengecam keras Amerika Serikat (AS) karena mengizinkan Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, datang ke New York ketika Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berlangsung.

“Dengan mengizinkan Lin Chia-lung mengunjungi New York selama sidang Majelis Umum PBB, AS menyediakan panggung publik bagi provokasi separatis ‘kemerdekaan Taiwan’. China sangat menyesalkan dan menentangnya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers, Kamis (25/9/2025).

Media melaporkan Lin berada di New York pekan ini dan bertemu sejumlah sekutu diplomatiknya di sela-sela sidang UNGA. Kehadiran Lin menjadi yang pertama bagi pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Taiwan di kota tersebut selama pekan UNGA, mengingat Taiwan dilarang menghadiri sidang resmi PBB sejak kursi China diambil alih Beijing pada 1971.

Lin juga menghadiri resepsi yang digelar American Global Strategies (AGS) perusahaan konsultan yang didirikan mantan penasihat keamanan nasional AS Robert O'Brien dan mantan kepala staf Dewan Keamanan Nasional AS Alexander Gray pada Senin (22/9/2025) di sebuah restoran bergaya Prancis di Manhattan.

Presiden Palau Surangel Whipps Jr, salah satu dari 12 negara yang masih memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, turut hadir.

Guo menegaskan, langkah AS dan Taiwan itu merupakan “campur tangan besar” dalam urusan internal China dan pelanggaran serius terhadap prinsip “Satu China” serta tiga komunike bersama China-AS. Ia menuding Partai Progresif Demokratik (DPP) Taiwan memanfaatkan momentum Sidang Umum PBB untuk mencari dukungan asing bagi kemerdekaan.

“Kami ingin menegaskan kepada pihak berwenang DPP dan para pendukung separatisme bahwa setiap provokasi untuk ‘kemerdekaan Taiwan’ pasti akan menjadi bumerang,” ujar Guo. Ia juga memperingatkan negara-negara yang masih memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan agar tidak dimanipulasi kekuatan pro-kemerdekaan.

Guo menekankan “pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintahan sah yang mewakili seluruh China” dan menyatakan komunitas internasional tetap berkomitmen pada prinsip “Satu China”.

“Tidak ada yang akan menghentikan China dari reunifikasi penuh,” tuturnya.

Saat ini hanya 12 negara yang mengakui Taiwan, di antaranya Belize, Guatemala, Paraguay, Haiti, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu, Eswatini, dan Vatikan.

AS sendiri tidak secara resmi mengakui Taiwan, namun mempertahankan hubungan tidak resmi yang erat dengan Taipei dan, berdasarkan undang-undang, menyediakan dukungan militer untuk membantu Taiwan mempertahankan diri dari tekanan Beijing. []