Canberra, MISTAR.ID

Pemerintah Australia mencabut sekaligus melarang masuk anggota parlemen Israel dari partai sayap kanan Religious Zionis, Simcha Rothman, selama tiga tahun. Larangan itu dijatuhkan karena Rothman dianggap menyebarkan ujaran kebencian.

Kebijakan ini muncul di tengah memanasnya hubungan Canberra dan Tel Aviv, menyusul rencana pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang secara resmi mengakui negara Palestina.

"Jika Anda datang ke Australia untuk menyebarkan pesan kebencian dan perpecahan, kami tidak menginginkan Anda di sini," kata Menteri Urusan Dalam Negeri Australia, Tony Burke, pada Senin (18/8/2025), dikutip Times of Israel.

Ia menambahkan, "Australia akan menjadi negara tempat semua orang bisa merasa aman dan nyaman."

Dengan keputusan tersebut, visa Rothman otomatis dibatalkan sehingga ia dilarang masuk Australia selama tiga tahun. Pihak pengundang, Asosiasi Yahudi Australia (Australian Jewish Association/AJA), membenarkan hal itu.

AJA menyatakan visa Rothman dicabut hanya beberapa jam sebelum keberangkatan, dan mereka mengecam tindakan pemerintah Australia. "Ini langkah antisemit yang kejam dari pemerintah yang terobsesi menyasar komunitas Yahudi dan Israel," kata Ketua AJA Robert Gregory.

Masalah ini telah melaporkan masalah ini ke pemerintahan Trump.

Rothman semula dijadwalkan mengunjungi sekolah, sinagoge, serta bertemu korban serangan antisemit di Australia. Namun, seluruh rencana perjalanan itu batal setelah visanya dicabut.

Merespons keputusan Canberra, Rothman melontarkan kritik keras.

"Keputusan itu merupakan penyerahan diri ke terorisme dan anti semitisme yang merajalela di Australia," ujarnya.

Ia meyakini undangan AJA diberikan karena pandangannya merepresentasikan suara luas masyarakat Israel.

"Bahwa Hamas telah menunjukkan Israel harus mengalahkannya, dan menimbulkan bahaya bagi keberadaan Palestina," ucap Rothman.

Ketegangan semakin meningkat setelah Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, membalas keputusan Australia dengan mencabut visa perwakilan Australia di Otoritas Palestina hanya beberapa jam kemudian.

Ia bahkan memerintahkan Kedutaan Besar Israel di Canberra lebih ketat menyeleksi setiap permintaan visa resmi dari Australia.

Saling mencabut visa ini memperburuk hubungan diplomatik kedua negara. Sebelumnya, Tel Aviv juga dibuat kesal oleh langkah Canberra yang ingin mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

Australia sendiri mengikuti jejak Inggris, Prancis, dan Kanada yang telah lebih dulu menyatakan rencana pengakuan terhadap Palestina pada Sidang Umum PBB September mendatang.[]