Medan, MISTAR.ID

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sumatera Utara pada Jumat (27/6/2025), menandai aksi kedua lembaga antirasuah ini pada tahun 2025 setelah operasi di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Maret lalu.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan operasi ini tetapi enggan merinci identitas tersangka atau konstruksi kasus, hanya menyatakan: "Kegiatan OTT di Medan".

Inti Operasi: Proyek APBD dan Penyegelan Misterius

- Lokasi Strategis: Operasi berpusat di Medan dengan indikasi penyegelan kantor Dalihan Natolu Group (DNG) di Padangsidimpuan.

Kantor kontraktor di Jalan Teratai, Padangsidimpuan, itu terpampang stiker "Dalam Pengawasan KPK".

- Modus Diduga: Korupsi terkait proyek anggaran provinsi (APBD) Sumut. Sumber VOI.id menyebut OTT ini menargetkan praktik suap atau mark-up proyek infrastruktur.

- Target Operasi: Pelaksana Tugas Dinas Kominfo Sumut, Porman Mahulae, mengaku menduga OTT menjerat Aparat Sipil Negara (ASN) Dinas PUPR Pemprov Sumut, meski belum ada konfirmasi resmi.

Kronologi 24 Jam Kritis

KPK memiliki tenggat 1x24 jam sejak penangkapan untuk:

1. Menetapkan status hukum tersangka.

2. Menentukan lokasi penahanan.

3. Mengumumkan konstruksi kasus secara resmi.

Jika terbukti sebagai tersangka, pihak terperangkap berisiko ditahan di Rutan KPK Jakarta atau Cabang Pomdam terdekat.

Pola OTT KPK 2025: Fokus ke Daerah Rawan Korupsi

OTT Sumut adalah yang kedua dalam 3 bulan, menunjukkan strategi KPK:

- Intensifikasi Operasi Senyap: Peningkatan frekuensi OTT sebagai shock therapy bagi daerah dengan catatan korupsi tinggi.

- Prioritas Proyek APBD: Seperti kasus OKU Maret lalu, OTT Medan diduga kuat terkait pengelolaan dana publik.

- Efek Jera Sistemik: Penyegelan kantor kontraktor (DNG) menjadi sinyal bagi pelaku usaha yang kerap menjadi "konsultan fiktif" dalam proyek pemerintah.

"Sumut kerap jadi sorotan praktik korupsi pemda. OTT ini adalah alarm bagi kepala daerah untuk audit internal".

Profil Terduga Tersangka: Kontraktor dan ASN

Berdasarkan pantauan lapangan dan pernyataan pejabat:

- Korporasi: Dalihan Natolu Group (DNG) adalah kontraktor lokal yang kerap menggarap proyek infrastruktur Pemprov Sumut.

Penyegelan kantornya mengindikasikan KPK menyelidiki alur dana dan integritas lelang proyek.

- ASN Pemprov: Diduga dari Dinas PUPR – dinas dengan anggaran tertinggi sekaligus rawan penyimpangan. Plt. Kominfo Sumut membenarkan isu ini tetapi belum mengonfirmasi identitas.

Porman Mahulae (Plt. Kominfo Sumut) mengaku belum mendapat info terkait pejabat yang diamankan.

"Saya baru terima link berita OTT dari kejaksaan. Belum ada info siapa pejabat yang diamankan. Kita tunggu perkembangan KPK," ujarnya kepada wartawan.

Demikian artikel ini dikurasi dari berbagai sumber terpercaya dan dirangkum menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI). (*)