Jakarta, MISTAR.ID

Pemerintah mulai menyalurkan beras untuk Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan penyaluran bantuan pangan beras. Kedua program ini dijalankan sebagai bentuk intervensi atas kenaikan harga beras yang belakangan terjadi.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, menyatakan masyarakat sudah bisa membeli beras SPHP di pasar tradisional.

“Pemerintah bersama Perum Bulog memastikan bahwa beras SPHP sudah tersedia dan dapat dibeli masyarakat di pasar-pasar serta dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) mulai hari ini. Penyaluran dilakukan secara bertahap dan akan terus ditingkatkan, termasuk ke Koperasi Merah Putih serta Kios Pangan yang dikelola pemerintah daerah,” kata Arief dalam keterangannya, yang dikutip Minggu (13/7/2025).

Berdasarkan pemantauan Bapanas, beras SPHP sudah mulai didistribusikan ke masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, hingga Papua. “Kami berharap intervensi pemerintah ini mampu menahan fluktuasi harga beras. Masyarakat harus memperoleh beras SPHP yang berkualitas baik dengan harga sesuai ketentuan, sehingga lebih terjangkau,” ucap Arief.

Harga beras SPHP dijual mengikuti ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

Rinciannya yakni Rp12.500 per kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Kemudian Rp13.100 per kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Sementara untuk Maluku dan Papua, harga ditetapkan Rp13.500 per kg. Biasanya, beras SPHP dikemas dalam kemasan 5 kg.

Bantuan Pangan Beras Disalurkan

Pada Juli 2025 ini, pemerintah juga mulai mendistribusikan bantuan pangan beras. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, sebanyak 360 ribu ton bantuan pangan beras resmi disalurkan pada bulan Juli sebagai bagian dari program perlindungan sosial untuk keluarga rentan di seluruh Indonesia.

“Bantuan ini bukan hanya sekadar bantuan biasa, melainkan wujud nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat, meringankan beban rumah tangga, dan memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, terutama beras,” kata Amran pada Sabtu (12/7/2025).

Amran menambahkan, langkah ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasokan dan keterjangkauan harga di tengah tantangan perubahan iklim dan situasi ekonomi global.

Terkait Program SPHP, Amran menegaskan perlunya pengawasan ketat agar distribusi tepat sasaran. “Bansos memang sudah langsung disalurkan ke rakyat. Namun untuk SPHP, saya tekankan kepada Bulog agar berhati-hati. Jangan sampai ada kebocoran atau disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Kita harus tegas terhadap mafia pangan,” tuturnya.

Peringatan ini muncul setelah Satgas Pangan Bareskrim Polri menemukan dugaan pelanggaran oleh sejumlah produsen besar yang disinyalir mengedarkan beras dengan mutu dan takaran yang tidak sesuai. Temuan tersebut memperkuat pentingnya peran SPHP sebagai instrumen pengendali harga sekaligus perlindungan konsumen.

“SPHP bukan hanya soal menambah pasokan, tapi juga menjadi benteng terhadap praktik-praktik kecurangan. Pelaksanaannya harus dijalankan dengan integritas tinggi dan diawasi secara ketat. Jika ada yang melanggar, akan kami tindak tegas,” ujar Amran.

Pelaksanaan SPHP dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog melalui distribusi ke berbagai jalur, mulai dari pedagang pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kg dengan harga sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.

Di sisi hulu, Kementerian Pertanian terus memperkuat produksi beras melalui program pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan masa tanam. Hasilnya, produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik sekitar 14,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang tercatat sebesar 21,88 juta ton.[]