Jakarta, MISTAR.ID

Menjelang pembahasan akhir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) ramai-ramai mengajukan tambahan anggaran. Setidaknya ada 10 K/L yang mencatat usulan tertinggi, dengan alasan yang mencerminkan prioritas pembangunan nasional tahun depan: dari infrastruktur, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pertahanan negara.

Berikut daftar 10 K/L dengan usulan tambahan anggaran terbesar beserta alasan di balik permintaan tersebut:

Daftar 10 K/L dengan Tambahan Anggaran Tertinggi 2026

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Usulan Tambahan: Rp 71,1 triliun

Alasan: Untuk menutup kebutuhan operasional sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, dan memperluas infrastruktur pendidikan nasional.

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Usulan Tambahan: Rp 68,9 triliun

Alasan: Penyelesaian proyek-proyek strategis nasional seperti jalan, air bersih, sanitasi, serta pemeliharaan infrastruktur lama.

3. Polri (Kepolisian Republik Indonesia)

Usulan Tambahan: Rp 63,7 triliun

Alasan: Peningkatan sistem keamanan nasional, modernisasi alat, serta penguatan pengamanan menjelang Pilkada serentak 2026.

4. Kementerian Perumahan dan Permukiman (Direktorat PUPR Permukiman)

Usulan Tambahan: Rp 48 triliun

Alasan: Perluasan program rumah subsidi, penyediaan sanitasi dasar, serta pembangunan kawasan permukiman layak huni.

5. Kementerian Pertanian

Usulan Tambahan: Rp 30,9 triliun

Alasan: Mendukung program ketahanan pangan nasional, distribusi pupuk, dan peningkatan kapasitas petani.

6. Kejaksaan Agung

Usulan Tambahan: Rp 18,5 triliun

Alasan: Penguatan penegakan hukum, penanganan perkara skala besar, dan digitalisasi sistem kejaksaan.

7. Kementerian Pertahanan

Usulan Tambahan: Rp 17 triliun

Alasan: Modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), latihan tempur, dan peningkatan kesiapan militer menghadapi potensi ancaman.

8. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

Usulan Tambahan: Rp 16,13 triliun

Alasan: Melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas publik di kawasan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan.

9. Kementerian Perhubungan

Usulan Tambahan: Rp 13,25 triliun

Alasan: Pengembangan konektivitas nasional, perbaikan sarana transportasi udara, laut, dan darat.

10. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Usulan Tambahan: Rp 12,61 triliun

Alasan: Penguatan transformasi digital, pembangunan infrastruktur TIK, dan pengamanan ruang digital nasional.

Banyak kementerian mengalami penurunan pagu indikatif dibanding 2025, sehingga meminta tambahan untuk menjaga kesinambungan program strategis. Sejumlah ekonom memperingatkan agar pemerintah tetap menjaga rasio defisit maksimal 2,5% PDB, meski tekanan kebutuhan meningkat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa penambahan anggaran hanya akan disetujui jika memenuhi prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan dampak langsung terhadap publik. (*)