Lintas LSM dan Media di Dairi Diskusi Bahas Isu Strategis

LSM dan wartawan foto bersama di Aula Pondok Santai Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang, Senin (7/7/2025). (Foto:Manru/Mistar)
Dairi, MISTAR.ID
Lintas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK), Yayasan Petrasa dan Aliansi Petani Untuk Keadilan (APUK) bersama puluhan wartawan diskusi tentang isu strategis dan arah kebijakan pemerintah di Aula Pondok Santai Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Senin (7/7/2025).
Duat Sihombing dari Petrasa, sekaligus moderator diskusi menyampaikan sudut pandang atau perspektif Petrasa terhadap capaian target 100 hari kinerja Bupati Dairi, Vickner Sinaga dan Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala.
Menurut mereka, masih jauh dari indikator pembangunan daerah sebagaimana dalam membangun peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat secara umum yang dijanjikan sebelumnya.
Rohani Manalu dari YDPK menyebut kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi saat ini belum terlihat mampu memberikan solusi dan jalan keluar terkait sejumlah persoalan yang kompleks di tengah masyarakat.
Susandi Panjaitan dan Dormaida Sihotang dari APUK menyampaikan Pemkab Dairi saat ini tidak melihat keterpurukan ekonomi masyarakat Dairi khususnya masyarakat petani saat ini yang diakibatkan sejumlah persoalan, seperti jaminan harga dan lain-lainnya.
Mereka menyampaikan permasalahan kompleks di Kabupaten Dairi yang diakui materinya sudah tercatat dan menjadi aspirasi penting buat pemerintah. Diakui mereka, aspirasi tersebut juga sudah didokumenkan untuk disampaikan kepada Bupati Dairi dalam audiensi YDPK, APUK dan Petrasa pada Senin (7/7/2025) pukul 17.00 WIB di Rumah Dinas Bupati Dairi.
Sementara puluhan awak media yang bergabung dalam diskusi tersebut mengaku selalu siap menampung dan menyajikan informasi, baik secara memberikan kritik, menyoroti, memberikan saran-saran positif, sepanjang materinya substansinya berimbang.
Diskusi lintas dan pertemuan singkat tersebut, sepakat meminta Pemkab dan DPRD Dairi agar selalu mengkaji kebijakan daerah dalam menghadirkan investor yang dinilai hanya mengeruk potensi sumber daya alam (SDA).
Selain itu, tanpa memikirkan dampaknya yang dibungkus narasi-narasi peningkatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan narasi lain yang hanya mencapai eksploitasi SDA tanpa memikirkan dampak negatifnya.
"Contohnya, aktivitas penggundulan perambahan hutan, penambangan, yang menyebabkan sumber air menurun hingga berdampak terhadap pemanfaatan padi sawah dan air kebutuhan kehidupan manusia. Persoalan infrastruktur jalan-jalan produksi pertanian. Penataan tata ruang di Dairi juga perlu dikaji kembali sesuai produk hukum," ujarnya. (Manru/hm18)