Medan, MISTAR.ID

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rahmansyah Sibarani, mendesak Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) untuk segera mengalokasikan dana APBD dalam pembangunan infrastruktur di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), khususnya perbaikan ruas jalan provinsi dan pemasangan guardrail (pembatas jalan).

Permintaan itu disampaikan Rahmansyah saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprovsu di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (18/9/2025).

“Di Jalan Sudirman, Kota Sibolga, beberapa bulan lalu terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara becak motor setelah tertimpa mobil tangki terbalik. Kecelakaan itu terjadi akibat kondisi jalan yang rusak,” ujar Rahmansyah kepada wartawan.

Ia menilai, perbaikan badan jalan harus segera dilakukan, mengingat kawasan tersebut merupakan jalur padat yang dikelilingi oleh fasilitas umum seperti sekolah dan kantor pemerintahan.

Rahmansyah, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut 9 (meliputi Kota Sibolga dan Kabupaten Tapteng), juga meminta lanjutan pemasangan guardrail di ruas Jalan Sorkam–Barus, khususnya di daerah Muara Sibulu Pal 7, Kabupaten Tapteng.

“Sekitar sebulan lalu terjadi kecelakaan tunggal yang menewaskan tiga orang akibat minibus terjun ke sungai. Pemasangan pembatas jalan di lokasi rawan seperti itu sangat mendesak,” ucapnya.

Selain itu, ia meminta lanjutan pembangunan tanggul penahan banjir di Sungai Aek Sirahar, Kecamatan Barus, yang sebelumnya telah menyebabkan korban jiwa dan merobohkan satu jembatan gantung. Jembatan itu, menurutnya, merupakan akses vital masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

Tak hanya itu, Rahmansyah juga mendesak agar Pemprovsu mengalokasikan anggaran pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sibolga dan Tapteng, mengingat masih banyak warga yang tinggal dalam kondisi tempat tinggal memprihatinkan.

Ia juga menyoroti nasib nelayan, petani, dan sektor pendidikan seperti SMA/SMK di kedua wilayah tersebut yang menurutnya memerlukan perhatian dan dukungan serius dari pemerintah provinsi.

“Kita berharap Pemprovsu segera merespons permintaan ini demi keselamatan dan kesejahteraan warga. Jika tidak memungkinkan masuk di P-APBD 2025, kami harap bisa dimasukkan dalam R-APBD 2026. Saya yakin Pak Gubernur Bobby Nasution akan menyahutinya,” tuturnya. (ari/hm27)