Ironi Samosir: 8 Kali WTP, Skor Integritas KPK Terendah di Sumut
Mantan DPRD, Oloan Simbolon soroti delapan kali Pemkab Samosir terima WTP. (f. Pangihutan/mistar)
Samosir, MISTAR.ID
Sebuah ironi mencuat di Kabupaten Samosir. Meski selama delapan tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menempatkan Samosir di posisi paling buncit se-Sumatera Utara dengan skor hanya 49 poin.
Mantan anggota DPRD Sumut, Oloan Simbolon, menilai kontras ini bukan sekadar angka, melainkan indikasi adanya jurang antara klaim administratif dengan realitas birokrasi.
“WTP itu hanya soal kelengkapan laporan keuangan. Tetapi integritas bukan sekadar angka di atas kertas. Fakta SPI KPK membuktikan ada masalah serius dalam tata kelola pemerintahan Samosir,” tegasnya, Kamis (18/9/2025).
Oloan menyebut, perolehan WTP kerap dipakai sebagai “tameng” untuk memamerkan keberhasilan, padahal survei integritas memperlihatkan wajah asli pemerintahan.
“Kalau WTP bisa diperoleh dengan memenuhi aturan administrasi, SPI menguji apakah aparatur bersih dari pungutan liar, korupsi, atau jual beli jabatan. Di sinilah publik bisa menilai, mana fakta dan mana pencitraan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, rendahnya skor integritas berpotensi menurunkan kepercayaan publik, investor, hingga wisatawan.
“Samosir itu daerah wisata super prioritas di kawasan Danau Toba. Kalau integritas aparatur dipertanyakan, siapa yang berani menanam modal? Bagaimana wisatawan merasa nyaman?” tambahnya.
Lebih jauh, Oloan mendesak aparat penegak hukum menjadikan hasil SPI sebagai alarm dini.
“Angka 49 ini bukan sekadar skor. Ini tanda bahaya. Jika tidak ada langkah tegas, jangan kaget bila ke depan skornya makin anjlok,” pungkasnya.
Peringkat SPI 2024 Kabupaten/Kota di Sumut
Berikut indeks Peringkat SPI 2024 Kabupaten/Kota di Sumut:
- Kota Pematangsiantar – 95
- Kabupaten Asahan – 93
- Kota Tebing Tinggi – 92
- Kota Tanjungbalai – 91
- Kabupaten Simalungun – 88
- Kabupaten Deli Serdang – 86
- Kabupaten Serdang Bedagai – 86
- Kabupaten Langkat – 84
- Kabupaten Nias Selatan – 84
- Provinsi Sumatera Utara – 83
- Kota Medan – 83
- Kabupaten Batu Bara – 81
- Kabupaten Nias – 80
- Kota Gunungsitoli – 78
- Kabupaten Padang Lawas Utara – 77
- Kabupaten Labuhanbatu Utara – 77
- Kabupaten Toba – 77
- Kabupaten Mandailing Natal – 77
- Kabupaten Humbang Hasundutan – 74
- Kabupaten Labuhanbatu Selatan – 74
- Kabupaten Padang Lawas – 74
- Kabupaten Nias Barat – 73
- Kabupaten Pakpak Bharat – 73
- Kabupaten Karo – 72
- Kabupaten Nias Utara – 72
- Kota Binjai – 70
- Kabupaten Tapanuli Selatan – 66
- Kabupaten Labuhanbatu – 66
- Kabupaten Tapanuli Tengah – 64
- Kota Padangsidimpuan – 63
- Kota Sibolga – 58
- Kabupaten Dairi – 54
- Kabupaten Tapanuli Utara – 52
- Kabupaten Samosir – 49
Apa yang Dinilai dalam SPI KPK?
SPI bukan sekadar survei persepsi, melainkan potret nyata risiko korupsi di birokrasi. Penilaiannya mencakup:
Transparansi: keterbukaan informasi, prosedur layanan, akuntabilitas anggaran.
Pengelolaan Anggaran & SDM: rekrutmen, mutasi, promosi, profesionalitas.
Pelayanan Publik: kualitas layanan, kepastian waktu dan biaya, bebas pungli.
Pengendalian Gratifikasi & Benturan Kepentingan: pencegahan, pengawasan, kode etik.
Persepsi & Pengalaman Korupsi: pengalaman langsung maupun tidak langsung.
Sistem & Regulasi: efektivitas pengawasan internal, SPIP, pengaduan masyarakat.
Budaya Organisasi: komitmen pimpinan, keteladanan, partisipasi pegawai. (Pangihutan Sinaga/hm17)
BERITA TERPOPULER
BERITA PILIHAN
