Binjai, MISTAR.ID

Anggota DPRD Binjai, M Syarif Sitepu, membantah isu kenaikan gaji anggota dewan yang sempat viral di media sosial. Ia mengaku sering ditanya oleh masyarakat terkait kabar tersebut, namun menegaskan bahwa informasi itu tidak benar.

“Memang iya, setiap kali ketemu warga, mereka bilang enaklah gaji anggota dewan naik. Tapi saya bilang, itu tidak benar,” ujar Syarif usai rapat KUA-PPAS bersama OPD di DPRD Binjai, Selasa (26/8/2025) sore.

Meski begitu, Syarif tidak menampik adanya usulan tambahan dana penilaian atau tunjangan rumah serta transportasi bagi anggota DPRD Binjai. Namun ia menegaskan bahwa usulan itu belum terealisasi.

"Memang ada, tapi masih sebatas diusulkan. Apakah nanti disetujui atau tidak, kita tidak tahu. Kalau disetujui pun, pastinya akan ada dasar hukumnya dalam bentuk Perwal," katanya menjelaskan.

Tanggapan Soal Aksi Demo

Terkait aksi intensifikasi yang menuntut pembubaran DPR, Syarif menilai hal itu sah-sah saja sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, menurutnya, secara undang-undang hal itu tidak mungkin bisa dilakukan.

“Kalau bicara undang-undang, DPR tidak bisa dibubarkan begitu saja. Dalam pemerintahan ada eksekutif dan legislatif, semuanya sudah diatur,” ucapnya.

Syarif juga meyakini isu serupa tidak akan memicu aksi demonstrasi besar di Kota Binjai. Menurutnya, masyarakat Binjai cukup cerdas dalam memahami konteks pemerintahan.

“Warga Binjai bisa membaca dan memahami situasi. Mereka bisa menilai mana yang masuk akal secara logika,” katanya.

Penjelasan Wakil Ketua DPRD Binjai

Wakil Ketua DPRD Binjai, Hairil, juga menegaskan bahwa yang diusulkan bukanlah kenaikan gaji, melainkan penilaian ulang terhadap hak-hak anggota DPRD.

“Penaksiran dana itu bentuk rasionalisasi terkait hak anggota DPRD yang sudah bertahun-tahun tidak diberikan. Jadi ini bukan soal penambahan gaji,” katanya.

Hairil menambahkan, dengan kondisi keuangan daerah Binjai yang terbatas, tambahan tunjangan yang diterima anggota dewan pun tidak mungkin besar.

“Semua sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Jadi, usulan ini harus realistis,” tuturnya mengakhiri. (bayu/hm27)