Pematangsiantar, MISTAR.ID

Masyarakat meminta pembangunan gedung DPRD Pematangsiantar dihentikan. Pemerintah diminta memprioritaskan pembangunan Pasar Horas. Hal ini disampaikan warga saat demonstrasi di depan Gedung DPRD, Senin (1/9/2025).

Menanggapi permintaan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Pematangsiantar menjelaskan ada beberapa faktor yang bisa menghentikan sementara sebuah proyek infrastruktur.

“Proyek infrastruktur dapat dihentikan sementara jika ada kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan [suasana kahar] atau bencana alam. Pembangunan DPRD secara kontrak masih berjalan saat ini," kata ucap Kabid Tata Ruang dan Bangunan PUTR Henry John Musa Silalahi, Selasa (2/9/2025).

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Opstip Pandiangan belum menerima informasi secara resmi tentang penghentian pembangunan gedung DPRD Pematangsiantar.

"Karena itu, saya selaku PPK tidak berani berspekulasi," ujarnya saat dihubungi.

Opstip bilang, pengerjaan gedung kantor DPRD Pematangsiantar tetap berjalan sesuai kontrak yang sudah disepakati.

"Beberapa alasan proyek dihentikan di antaranya kahar. Pembangunan DPRD secara kontrak masih berjalan," katanya.

Sesuai amatan Mistar, Selasa (2/9/2025), suasana di lokasi proyek tampak sepi. Tak ada tanda-tanda pekerjaan. Material bangunan seperti batu, kayu hingga semen tampak dijaga seorang pria paruh baya.

Sebelumnya, saat demonstrasi terjadi di depan Gedung DPRD, Wali Kota Wesly Silalahi dan Sekda Junaedi A Sitanggang telah menandatangani pakta integritas dari tuntunan massa. Salah satunya poinnya adalah memprioritaskan renovasi Pasar Horas dan menghentikan pembangunan gedung DPRD Pematangsiantar. (jonatan/hm20)