Simalungun, MISTAR.ID

Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) yang bersumber dari Dana Desa sebesar 20 persen. Hal ini disampaikan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Simalungun, Elyanto Purba, Jumat (12/9/2025).

Elyanto menyebut, bimtek yang telah rampung diikuti oleh sejumlah pengurus BUMNag diharapkan mampu memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola program ketahanan pangan.

"Para pengurus masih banyak yang baru, jadi dengan pelatihan ini kami harapkan mereka lebih mudah mengelola anggaran," ujarnya.

Ia menambahkan, dana tersebut kini tidak lagi dikelola oleh pangulu, melainkan langsung oleh pengurus BUMNag. Dengan begitu, transparansi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran diharapkan lebih terjamin.

Selain itu, pihak ketiga yang terlibat dalam bimtek juga menekankan agar ilmu yang diperoleh selama pelatihan dapat dibagikan kepada pengurus lainnya yang tidak berkesempatan hadir.

"Harapan kami dengan adanya bimtek, pengurus jadi tidak ragu-ragu dalam mengelola anggaran untuk program ketahanan pangan," ujar pria yang pernah menjabat Irban IV Inspektorat Simalungun ini.

Menurutnya, masing-masing nagori tidak memiliki batasan untuk menentukan jenis tanaman, asalkan tetap berkaitan dengan ketahanan pangan. "Masing-masing BUMNag bisa menanam apa yang cocok dan dibutuhkan lingkungannya," katanya.

Sejauh ini, belum ada laporan kendala dari pengurus BUMNag. Pemantauan tetap dilakukan melalui kepala desa agar program berjalan sesuai aturan.

Lebih lanjut, Elyanto menegaskan bahwa dana BUMNag wajib dijalankan. Jika tidak, konsekuensinya akan berimbas pada anggaran desa di tahun berikutnya.

"Kalau tidak dijalankan, dana itu masuk ke sisa lebih perhitungan anggaran. Maka tahun depannya, anggaran ke nagori dipotong sebesar silva tersebut. Jadi anggaran itu memang harus dikelola dan dijalankan. Kalau pengelolaannya benar, program ini bisa terus berkelanjutan. Itu juga harapan kita," ucapnya. (indra/hm20)