Pematangsiantar, MISTAR.ID

Keresahan para pedagang Pasar Horas di Kota Pematangsiantar kembali mencuat. Kali ini bukan soal retribusi atau lapak, melainkan siapa yang berhak mengawasi dan mengelola urat nadi ekonomi di pasar terbesar di kota ini.

Selama ini, nama-nama pejabat seperti Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) dinilai pedagang “jatuh dari langit” — datang dari luar daerah dan menduduki jabatan strategis tanpa memahami kondisi pasar.

Ketua DPD Persatuan Pedagang Pasar Bersatu (P3B) Kota Pematangsiantar, Nobel Marpaung, menilai proses pengisian jabatan di PD PHJ seperti ajang rekrutmen terbuka tanpa arah yang jelas.

“Jangan Dewan Pengawas atau Direksi seolah-olah semacam lowongan kerja. Tiba-tiba datang dari Jakarta jadi direksi, dari Bandung jadi dewan pengawas. Kami bahkan tidak tahu siapa orangnya,” ujar Nobel di Pasar Horas Gedung II Lantai III, Rabu (5/11/2025).

Menurutnya, permasalahan utama PD PHJ bukan hanya soal pengelolaan aset yang semrawut, tetapi juga keterputusan antara pengelola dan pedagang.

“Yang tahu di mana letak masalah pasar itu ya pedagang sendiri. Orang luar tidak akan paham,” ucapnya.

P3B, kata Nobel, sedang menyiapkan langkah organisasi agar perwakilan pedagang bisa ikut dalam pemilihan Dewan Pengawas dan Direksi PD PHJ tahun depan.

Pedagang Tuntut Transparansi dan Representasi

Sekretaris DPD P3B, Jon Sitio, menambahkan bahwa banyak pedagang bahkan tidak mengetahui siapa Dewan Pengawas PD PHJ maupun apa fungsi mereka.

“Selama ini kami tidak tahu kalau ada Dewan Pengawas, karena hampir tidak pernah muncul. Setelah kami bentuk aliansi pedagang, baru sadar ternyata ada direksi dan dewan pengawas,” ujarnya.

Jon menuding lembaga pengawasan PD PHJ tidak transparan dan tidak responsif terhadap keluhan pedagang.

“Kalau tidak ada fungsinya, untuk apa ada di Pasar Horas ini? Dibubarkan saja, jangan jadi beban PD PHJ,” katanya tegas.

Menurutnya, pedagang tidak menolak keberadaan Dewan Pengawas, tetapi meminta jabatan itu diisi oleh orang-orang yang paham dunia pasar, bukan titipan politik atau birokrat pensiunan.

“Kalau pun ada, ya orang yang kompetenlah. Kami pedagang tahu mana untung dan rugi. Kalau digaji, bekerjalah, jangan cuma jadi nama di struktur,” tambahnya.

Seruan untuk Perubahan di Tubuh PD PHJ

Bagi pedagang, desakan ini bukan sekadar unjuk rasa kepentingan kelompok, tetapi refleksi kegelisahan yang lebih luas. Mereka menilai PD PHJ — yang semestinya menjadi motor penggerak ekonomi pasar — kini kehilangan arah karena jauh dari realitas pedagang.

“Kami ingin ada perwakilan pedagang di dalam struktur. Supaya suara kami tidak lagi hanya terdengar di lorong pasar, tapi juga di ruang keputusan,” tutur Nobel mengakhiri. (hm27)