Pematangsiantar, MISTAR.ID

Fenomena beras oplosan yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap distribusi pangan di dalam negeri.

Akademisi Universitas Simalungun (USI), Dr. Darwin Damanik, menegaskan meskipun Undang-Undang Pangan telah mengatur secara rinci mengenai kualitas, keamanan, pengawasan, hingga sertifikasi pangan, praktik beras oplosan tetap terjadi.

“Ini jelas-jelas merugikan masyarakat kita. Pengawasan yang lemah membuat masyarakat tidak sadar bahwa beras yang mereka beli sering kali tidak sesuai dengan kualitas yang tercantum di kemasan,” ujarnya kepada Mistar, Kamis (17/7/2025).

Darwin menjelaskan, selama ini masyarakat cenderung percaya begitu saja pada label kualitas seperti premium atau medium yang tertera di kemasan, tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. Hal ini membuka peluang bagi oknum untuk mencampur beras demi keuntungan.

Lebih lanjut, Darwin menekankan pentingnya perbaikan manajemen distribusi pangan agar stok tidak rusak akibat penumpukan atau penyalahgunaan.

“Bila perlu, aktifkan kembali peran Bulog di bawah kendali langsung presiden seperti dulu. Ini penting agar distribusi lebih terkontrol,” tuturnya.

Darwin menyebut kasus beras oplosan ini menimbulkan dampak serius, baik secara ekonomi maupun sosial. Selain merugikan masyarakat, fenomena ini memperburuk tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Belum selesai masalah Pertamax oplosan, kini beras oplosan muncul lagi. Ini seperti bola salju yang semakin besar, menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.

Ia pun mendesak pihak kepolisian dan Kementerian Pertanian segera mengambil langkah tegas, agar praktik ini dapat diungkap dan diberantas. (abdi/hm16)