Pematangsiantar, MISTAR.ID

Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar kebingungan dengan laporan penganggaran yang disajikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada rapat kerja (raker) pembahasan P-APBD TA 2025. Raker berlangsung di ruang Komisi I lantaran gangguan jaringan listrik, Senin (15/9/2025).

Ketua Komisi III DPRD Pematangsiantar, Cindira mengatakan ada anggaran yang tidak sinkron dari pagu awal, efisiensi, sampai dengan penyampaian di P-APBD.

"Anggaran awal kan Rp8,1 miliar, kemudian-kan terjadi efisiensi menjadi Rp7,6 miliar. Nah ini Kemudian kok yang disampaikan dalam P-APBD menjadi Rp7,5 miliar. Kami mumet ini," kata Politisi PDI Perjuangan itu.

Sempat beberapa kali coba dijelaskan DLH, Cindira dan koleganya di Komisi III masih merasa kebingungan dengan penjelasan anggaran Program Penunjang Urusan Daerah tersebut.

"Bagaimananya laporan bapak ini? Bapak dan ibu ngerti enggak sih? Ini laporannya saja kami enggak ngerti, apalagi realisasi aja masih di bawah. Masih Rp4,8 miliar," ujarnya.

Dengan realisasi yang masih terserap Rp4,8 miliar, Cindira bertambah heran dengan permintaan penambahan anggaran DLH mencapai Rp554 juta. Mengingat serapan anggaran di dinas yang dipimpin Dedy Tunasto Setiawan itu masih berada pada persentase 50 persen.

Anggota Komisi III, Alex Damanik pun meminta rapat kerja dengan mitra mereka agar berlangsung dengan berkualitas. Seharusnya, kata dia, data yang disajikan mudah ditelaah secara bersama-sama. "Berbobot lah rapat kita ini," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III lainnya, Tongam Pangaribuan mengaku bingung dengan sajian data yang dilaporkan DLH. Menurutnya, selisih Rp100 juta saja sangat perlu diperhatikan secara akuntabel.

"Saya aja dulu di Komisi I sangat konsen dengan hal-hal begini. Ini selisihnya Rp100 juta lebih ini, besar ini," ucap Politisi NasDem itu.

Dalam rapat kerja tersebut, Cindira terpaksa mengambil skorsing selama 15 menit agar Dedy dan jajarannya dapat memberikan penjelasan anggaran lebih mendetail. (jonatan/hm18)