Simalungun, MISTAR.ID

Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, dengan tegas menolak rencana konversi kebun teh milik PTPN IV menjadi kebun kelapa sawit.

Hal ini disampaikannya setelah aksi demonstrasi penolakan warga yang tergabung dalam Aliansi Peduli Teh Simalungun (APTESI).

"Kami menolak keras upaya konversi kebun teh menjadi kebun sawit oleh PTPN IV. Kebun teh di Simalungun bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga bagian dari jati diri daerah, warisan sejarah, dan sumber penghidupan ribuan warga," kata Anton di Rumah Dinas Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Jumat (3/10/2025).

Menurut Bupati, Pemkab Simalungun akan menempuh langkah hukum maupun administratif untuk menghentikan rencana konversi.

"Kami akan meminta klarifikasi resmi dari PTPN IV. Jika perlu berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat demi menjaga kebun teh tetap lestari," ujarnya.

Ia juga menyiapkan tim pengawasan lintas sektor yang melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan dinas terkait.

Meski Bupati Simalungun sudah menyatakan penolakan, koordinator Aliansi Peduli Teh Simalungun (APTESI), Julius Sitanggang, menilai pernyataan itu tak lebih dari retorika.

"Bupati membual. Saat ini penanaman sawit sudah dilakukan di Bah Biak, bahkan dekat dengan sumber mata air," ujar Julius saat dihubungi Mistar.

Julius menyebut APTESI, yang beranggotakan warga dari empat kecamatan tetap berencana menggelar aksi lebih besar. Mereka siap membawa persoalan ini ke Gubernur Sumut, hingga pemerintah pusat.

"Kita rencana selanjutnya ke kantor gubernur, jika perlu sampai ke [pemerintah] pusat. Kita dari APTESI merupakan perkumpulan warga dari 4 kecamatan yang bakal terdampak jika konversi dilakukan," katanya.

Rencana konversi lahan teh milik PTPN IV di Sidamanik ditolak oleh pekerja teh, tokoh masyarakat, pegiat lingkungan, hingga akademisi. Konversi tersebut dinilai memperparah deforestasi, mengganggu ekosistem, sekaligus menghilangkan mata pencaharian.

Selain sebagai komoditas strategis, kebun teh juga dikenal sebagai penyangga ekologis dan magnet wisata agro di Simalungun. (indra/hm20)