Pematangsiantar, MISTAR.ID

Rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pematangsiantar mengalokasikan anggaran sebesar Rp290 juta untuk perbaikan ruangan lobi dan pengecatan gedung kantor menuai sorotan. Akademisi dari Universitas Simalungun (USI), Dian Purba, menyebut anggaran tersebut tidak tepat sasaran dan cenderung mubazir.

"Bahkan kita dengar infonya biaya pengecatan saja mencapai Rp140 juta, itu cukup fantastis," ujar Dian saat dikonfirmasi, Sabtu (13/9/2025).

Ia menyarankan agar anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan ke program-program yang langsung menyentuh peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Menurutnya, masalah seperti kekurangan jumlah siswa di sejumlah SMP Negeri seharusnya menjadi fokus utama Disdik.

"Fasilitas sekolah, kualitas pengajar, dan peningkatan mutu pendidikan seharusnya menjadi prioritas. Bukan perbaikan lobi kantor," katanya.

Dosen Fakultas Ekonomi itu juga mendorong DPRD Kota Pematangsiantar untuk lebih jeli dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah, agar tidak menjadi pemborosan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar, M Fahmi Siregar, juga mempertanyakan urgensi proyek tersebut dalam rapat kerja bersama Disdik, Kamis (11/9/2025).

"Gedung Disdik sudah termasuk salah satu gedung OPD terbaik saat ini. Kalau anggaran ratusan juta ini sampai terdengar masyarakat, bisa memicu kemarahan rakyat. Apa memang seurgensinya itu?" kata Fahmi dari Fraksi Gerindra.

Fahmi sepakat anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak dan langsung dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan M Hamdani Lubis membela pengajuan anggaran tersebut. Menurutnya, kondisi fisik gedung kantor turut memengaruhi citra pelayanan publik yang diberikan institusinya.

"Gedung perkantoran adalah cerminan pelayanan. Kalau tampak luar saja sudah tidak menarik, tentu bisa menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat," ujarnya.

Hamdani juga menekankan renovasi tersebut bertujuan menjaga masa ekonomis bangunan dan mendukung pencapaian penilaian kinerja lembaga. "Semua ini kami lakukan secara tersinergi, dan kami percaya ada manfaatnya," tuturnya. (jonatan/hm24)