Jakarta, MISTAR.ID

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menegaskan bahwa para pengemudi ojek online (ojol) yang bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Minggu (31/8/2025) lalu bukanlah anggota mereka.

Ketua SPAI, Lily Pujiati, hanya mengenal dua pengemudi berjaket Maxim yang hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, ia memastikan keduanya tidak tercatat sebagai anggota serikat.

“Bukan anggota SPAI. Kalau anggota kan punya kartu dan harus koordinasi dengan pusat maupun daerah,” kata Lily, Selasa (2/9/2025).

Lily mempertanyakan legitimasi aspirasi yang dibawa pengemudi binaan aplikator tersebut. Menurutnya, mereka justru lebih merepresentasikan kepentingan perusahaan aplikasi ketimbang suara pekerja.

Salah satu pengemudi Maxim yang dikenal Lily bahkan mengaku hanya menyampaikan usulan terkait layanan BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi ojol.

Pertemuan di Istana Wapres

Dalam pertemuan yang digelar di Istana Wapres, sejumlah pengemudi terlihat mengenakan jaket Gojek, Grab, Maxim, hingga InDrive. Mereka menyampaikan sejumlah keluhan, termasuk dampak demonstrasi terhadap pendapatan harian.

Namun, pertemuan itu menuai keraguan publik. Netizen menyoroti penampilan para pengemudi, mulai dari jaket yang terlihat baru hingga sepatu bermerek mahal. Pilihan diksi mereka saat berbicara juga dinilai janggal, misalnya penggunaan kata “taruna” ketika mengimbau rekan ojol agar tidak ikut aksi demo.

Garda Indonesia: Driver Jadi-Jadian

Asosiasi pengemudi ojol resmi, Garda Indonesia, menyebut pertemuan tersebut sebagai rekayasa. Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksana, menilai bahwa para pengemudi yang hadir bukanlah mitra resmi.

“Kami pastikan mereka bukan bagian dari asosiasi kami. Itu bukan driver sejati. Yang terjadi kemarin adalah bentuk pengelabuan publik,” tegas Igun.

Menurutnya, skema ini sengaja digerakkan pihak tertentu untuk membelokkan isu dan meredam aksi nasional yang tengah berlangsung.

Garda Indonesia mengklaim mewakili lebih dari tujuh juta pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Igun menilai mustahil suara sebanyak itu diwakili oleh segelintir individu tanpa legalitas dan mandat jelas.

“Ini mencederai demokrasi. Kita bicara soal jutaan pekerja informal yang hidup dari jalanan, lalu diwakili orang-orang yang bahkan tidak jelas rekam jejaknya,” ujarnya.

Igun menilai langkah Wapres Gibran membuka forum kepada kelompok yang tidak jelas sebagai tindakan ceroboh. Ia meminta klarifikasi mengenai siapa yang mengundang dan atas nama siapa para pengemudi tersebut datang.

“Pejabat negara seharusnya bijak memilih siapa yang mewakili mitra driver. Jangan hanya karena pakai jaket, langsung dianggap sah,” katanya.

Garda Indonesia mendesak pemerintah membuka audiensi resmi dengan asosiasi pengemudi yang memiliki legalitas dan basis anggota yang jelas.

“Kami siap berdiskusi terbuka. Tapi jangan manipulatif. Kalau pemerintah ingin mendengar aspirasi driver, temui yang benar-benar mewakili,” kata Igun mengakhiri. (**/hm16)