Khawatir Bebani Rakyat, Anggota DPR Minta Evaluasi Pemindahan IKN

Progres pembangunan IKN. (foto: Kementerian PUPR)
Jakarta, MISTAR.ID
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyerukan evaluasi mendalam terhadap rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi membebani masyarakat baik secara ekonomi maupun aksesibilitas.
Dalam pernyataan persnya di Jakarta, Selasa (12/8/2025), BHS menekankan pentingnya memastikan IKN benar-benar siap menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional, termasuk dalam aspek akomodasi, infrastruktur, dan akses transportasi.
"Jakarta saat ini bisa menampung pergerakan hingga 10 juta orang per hari, dengan berbagai moda transportasi yang tersedia, termasuk jalan kaki. Sementara di IKN, akses utama adalah transportasi udara dan laut, yang tentu tidak murah," ujarnya.
Ia memperkirakan, jika 2 juta orang harus bepergian ke IKN dengan pesawat seharga Rp1,5 juta sekali jalan, maka biaya total yang harus dikeluarkan masyarakat bisa mencapai Rp3 triliun per hari. Angka itu belum termasuk biaya penginapan dan kebutuhan lainnya.
"Inilah potensi beban ekonomi bagi rakyat. Kebijakan pemindahan ibu kota jangan sampai menjadi pengorbanan besar bagi masyarakat," katanya.
BHS juga menyoroti keterbatasan infrastruktur transportasi di Kalimantan Timur. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan disebut hanya memiliki kapasitas 30 parking stand pesawat. Sementara bandara baru IKN saat ini hanya mampu melayani sekitar 600 penumpang per hari.
"Belum lagi bagaimana masyarakat dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Nusa Tenggara bisa menjangkau IKN. Transportasi dan daya tampungnya masih sangat terbatas. Ini harus dikaji secara menyeluruh," ujarnya.
Politisi tersebut mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan kebijakan yang pada akhirnya menyulitkan rakyat. Ia mendesak agar ada kajian ulang dan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan publik secara luas.
"Rakyat tidak boleh dikorbankan hanya demi ambisi pemindahan ibu kota. Pemerintah harus bijak dan mendahulukan kepentingan masyarakat luas," tutur BHS. (mtr/hm24)