Jakarta, MISTAR.ID

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) akan membuka lowongan kerja untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Rekrutmen ini bertujuan untuk memastikan pelayanan yang lebih baik dan profesional bagi jemaah haji Indonesia.

“Belum mulai rekrutmen BP Haji 2026. Kami masih mempersiapkan komposisi dan peta kebutuhan sesuai UU dan Peraturan Presiden (Perpres) nanti,” ujar Wakil Kepala BP Haji RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, dikutip, Senin (21/7/2025).

Dahnil menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditetapkan tanggal pembukaan lowongan pekerjaan tersebut. Jumlah kebutuhan tenaga kerja pun masih dalam proses perhitungan.“Kami masih menunggu pengesahan UU dan tentu perintah Presiden,” imbuhnya.

Dahnil menegaskan rekrutmen akan menjadi salah satu fokus utama dalam persiapan pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. BP Haji akan melakukan penataan Sumber Daya Manusia (SDM), baik untuk jabatan fungsional maupun struktural.

Rekrutmen ini juga akan mencakup pengalihan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Agama, terutama yang selama ini menangani urusan haji di tingkat pusat maupun daerah.“Rekrutmen BP Haji setelah terbitnya UU akan mengalihkan ASN dari Kementerian Agama, terutama yang selama ini menangani urusan haji di tingkat pusat hingga daerah,” tutur Dahnil.

Ia menambahkan, proses tersebut akan disertai asesmen ulang, khususnya terkait integritas para calon SDM.Terbuka untuk Lintas Agama. Menurut Dahnil, skema rekrutmen akan bersifat lebih terbuka dan inklusif. Lowongan kerja di BP Haji nantinya tidak terbatas hanya untuk pemeluk agama tertentu, melainkan terbuka bagi SDM lintas agama.

“Bersamaan itu, kami juga menyiapkan skema rekrutmen SDM fungsional dan struktural BP Haji yang lebih terbuka, termasuk melibatkan SDM lintas agama,” ujarnya.

BP Haji juga mengedepankan prinsip keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen. “Meski mengurus haji, ASN dan pejabat di BP Haji bisa dan terbuka untuk lintas agama,” tambah Dahnil.

Menurut Dahnil, struktur kelembagaan saat ini telah diisi SDM profesional dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, TNI, Polri, dan ke depan akan melibatkan Kementerian Kesehatan.

“Ini bukti bahwa BP Haji merupakan rumah bersama yang dibangun atas dasar integritas, profesionalitas, dan dedikasi untuk kebangsaan,” ucapnya.

Seluruh proses penataan SDM akan dilakukan secara bertahap dan terukur untuk menciptakan pelayanan haji yang lebih baik, efisien, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah.

Seperti diketahui, 2025 menjadi ujung 75 tahun Kemenag memegang mandat sebagai pelaksana ibadah haji di Indonesia. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 154 Tahun 2024, penyelenggara ibadah haji akan beralih dari Kemenag ke Badan Penyelenggara (BP) Haji yang akan bertugas mulai 2026.

Dalam sambutan acara Penutupan Operasional Ibadah Haji 2025, Menag Nasaruddin Umar mengatakan penyelenggaraan haji bukan hanya soal teknis, tetapi bentuk pengabdian.

Selama 75 tahun, Kemenag berusaha memberikan pelayanan terbaik meski tak dipungkiri, selalu muncul dinamika pada setiap tahun pelaksanaan ibadah haji. (kompas/hm18)