Jakarta, MISTAR.ID

Dalam rangka setahun Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, lembaga menguji kinerja para menteri dengan survei.

Center of Economic and Law Studies (Celios) melakukan wawancara terhadap para respondennya dengan waktu yang nyaris bersamaan, akhir September sampai pertengahan Oktober 2025. Celios menggunakan dua kelompok responden, dari kalangan ahli dan masyarakat umum.

Dirangkum dari media tribun, 10 besar menteri dengan kinerja terbaik versi tiga lembaga itu. Hasilnya, beberapa nama bertengger konsisten di ketiga survei, namun jawaranya alias yang dianggap berkinerja paling baik berbeda-beda.

Survei bertajuk 'Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka' dirilis oleh Celios pada Minggu (19/10/2025). Metodologi survei tersebut dilakukan melalui dua kelompok pengumpulan data, yaitu survei berbasis expert judgment (panel), serta berbasis penilaian masyarakat umum.

Panel penilai terdiri dari jurnalis dari berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kinerja pemerintahan.

Setiap panelis memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dan keragaman latar belakang panelis memastikan keberagaman sudut pandang dalam proses penilaian.

Jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses informasi yang luas, kemampuan analisis kebijakan yang tajam, serta pengalaman dalam memantau kinerja pejabat publik.

Profesi mereka menuntut ketelitian dalam memverifikasi informasi dan menyajikan laporan secara objektif, akurat, dan tidak bias. Selain itu, melalui pemberitaan yang mengacu pada pendapat akademisi, pakar, dan opini publik, jurnalis dapat menilai dampak kebijakan secara komprehensif serta menimbang kinerja para menteri dari perspektif yang lebih luas dan transparan.

Setiap panelis diminta memilih tiga menteri berkinerja terbaik selama 1 tahun pemerintahan, dengan sistem peringkat: tiga poin untuk posisi pertama, dua poin untuk posisi kedua, dan satu poin untuk posisi ketiga.

Akumulasi poin tersebut kemudian dikurangi dengan skor dari tiga menteri berkinerja terburuk untuk menghasilkan peringkat akhir. Proses penilaian disusun secara bertahap untuk memastikan konsistensi dan keandalan data.

Evaluasi kinerja ditentukan berdasarkan 6 indikator penilaian: Pencapaian program; Kesesuaian Rencana Kebijakan dengan Kebutuhan Publik; Kualitas Kepemimpinan dan Koordinasi; Tata Kelola Anggaran; Komunikasi Kebijakan; Penegakan Hukum.

Studi ini melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers di Indonesia yang mewakili sejumlah desk pemberitaan seperti ekonomi, sosial-politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan. Validitas isi dan validitas konstruk diuji pada tahap awal penelitian guna memastikan instrumen survei benar-benar mengukur variabel yang ditargetkan.

Setelah data terkumpul, dilakukan pemeriksaan konsistensi untuk mendeteksi pola jawaban yang tidak wajar atau menyimpang. Waktu Pengambilan survei dilakukan pada tanggal 30 September-13 Oktober 2025.

Untuk melengkapi data penilaian para pakar, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei nasional untuk menggali bagaimana masyarakat memandang kondisi ekonomi yang mereka alami serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah.

Survei dilakukan secara nasional dan melibatkan 1.338 responden yang berasal dari wilayah perdesaan, pinggiran kota, hingga perkotaan, sehingga mewakili keberagaman sosial dan demografis penduduk.

Pengumpulan data dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di Facebook dan Instagram yang dirancang agar mencerminkan representasi nasional. Melalui pengaturan fitur iklan pada kedua platform tersebut, penelitian ini dapat menjangkau responden dengan kriteria tertentu seperti lokasi, minat, usia, jenis kelamin, dan isu terkait ekonomi.

Untuk memastikan hasil survei mencerminkan kondisi populasi orang dewasa Indonesia berusia 18 tahun ke atas, teknik pembobotan statistik diterapkan. Pembobotan ini disesuaikan dengan distribusi jenis kelamin, usia, provinsi, tingkat pendidikan, dan pendapatan, mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif, sehingga persepsi publik terhadap kondisi ekonomi dapat ditinjau secara lebih tajam dalam kaitannya dengan respons pemerintah terhadap dinamika ekonomi nasional. Survei masyarakat umum dilakukan pada 2 Oktober hingga 17 Oktober 2025.

Berikut 10 besar menteri dengan skor tertinggi versi ahli:

1. Menko Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (50);

2. Menteri Agama, Nasaruddin Umar (48);

3. Menteri pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti (44);

4. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi (35);

5. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (31);

6. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli (24);

7. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlanga Hartarto (17);

8. Menko Bidang Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra (11);

9. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (10);

10. Menteri Investasi dan Kepala BPI Danantara, Roslan P Roeslani (10);

11. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq (10);

Untuk hasil survei versi ahli sengaja jumlah menteri yang dipampang sampai 11 besar karena tiga menteri memiliki skor yang sama untuk posisi 9, 10 dan 11.

Berikut 10 besar menteri dengan skor tertinggi versi publik:

1. Menko Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (1042);

2. Menteri Agama, Nasaruddin Umar (470);

3. Menteri pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti (287);

4. Menteri Luar Neger, Sugiono (227);

5. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman (224);

6. Menko Bidang Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra (147);

7. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi (104);

8. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin (104);

9. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi (97);

10.Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (83).