Medan, MISTAR.ID

Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan, Godfried Effendi Lubis, mengusulkan agar Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang mekanisme parkir yang tengah dibahas, mengatur pembebasan tarif parkir bagi pengemudi ojek online (ojol) di Kota Medan.

Menurutnya, aktivitas ekonomi Kota Medan sangat terbantu oleh keberadaan driver ojol, sehingga layak mendapatkan kebijakan khusus sebagai bentuk perhatian pemerintah kota.

“Terkadang ojol harus masuk ke dalam komplek atau gedung untuk menjemput orderan, dan dikenakan tarif parkir. Padahal ongkos orderannya kecil. Kasihan mereka kalau terus dikenai biaya parkir,” ujar Godfried kepada Mistar, Selasa (16/9/2025).

Dapat Menjadi Basis Data dan Penyaluran Bantuan

Godfried menyebut, dengan adanya regulasi khusus tersebut, pemerintah juga bisa mendapatkan data akurat jumlah driver ojol yang beroperasi di Medan. Data ini penting untuk penyaluran bantuan sosial maupun program ketenagakerjaan.

“Misalnya saat ini ada pengcoveran jaminan sosial pekerja informal. Kalau jumlah ojol pasti, kan bisa dihitung berapa yang sudah ter-cover dan berapa belum. Mereka juga merasa diperhatikan,” ucapnya.

Ia menambahkan, ojol adalah kelompok rentan yang selama ini sering terpinggirkan, baik oleh sistem maupun oleh aplikator itu sendiri.

“Pemotongan jasa dari aplikator masih tinggi. Mereka kerja dari pagi sampai malam hanya untuk makan. Maka perhatian paling dasar dari Pemko Medan adalah soal tarif parkir ini dulu,” katanya.

PSI Juga Usul Tambahan Beasiswa dan Perhatian ke Buruh

Tak hanya driver ojol, Godfried juga meminta agar Wali Kota Medan memperhatikan nasib buruh dan mahasiswa, dua kelompok yang juga sempat melakukan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

“Aspirasi mereka sama: merasa tidak diperhatikan. Soal beasiswa, tahun ini kuotanya sudah kita dorong naik dari 500 menjadi 1.000 orang. Untuk upah buruh, bisa dibahas Pemko bersama pihak terkait,” ujar anggota Komisi III DPRD Medan ini.

Harapan untuk Perwal Parkir Baru

Godfried menegaskan pihaknya akan terus mengawal pembahasan Perwal baru soal parkir yang saat ini sedang digodok oleh Bagian Hukum Pemko Medan. Ia berharap regulasi ini bisa menjadi langkah awal dalam memperjuangkan hak-hak pekerja informal di perkotaan.

“Ojol adalah bagian dari denyut ekonomi kota. Kalau mereka dipermudah, maka roda ekonomi juga bergerak lebih cepat,” tuturnya. (rahmad/hm27)