Medan, MISTAR.ID

Praktisi hukum muda asal Kota Medan, Nanda Aulia, mendukung penuh kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, terkait pemberlakuan pelat kendaraan yang harus mengikuti tempat operasional perusahaan.

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini telah terjadi polemik dan menimbulkan berbagai spekulasi di media sosial (medsos) soal video Bobby yang meminta kendaraan berpelat BL (Aceh) diganti menjadi BK agar resapan pajaknya masuk ke Sumut.

"Apa yang dilakukan Gubernur Sumut telah tepat dalam membuat kebijakan perihal penertiban pelat kendaraan luar daerah yang perusahaannya beroperasi di Sumut," kata Nanda kepada Mistar melalui keterangan tertulis, Rabu (1/10/2025).

Mengingat beberapa wilayah di Indonesia sudah menetapkan regulasi serupa sebagai upaya pemerintah daerah (Pemda) untuk menambah pendapatan daerah dalam mendorong perekonomian dan pembangunan daerah.

"Regulasi yang mengatur termaktub dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Di situ disebutkan, gubernur dapat mengatur struktur pendapatan daerah. Misalnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan kreativitas dan inovasi, pengawasan dan pembinaan, dll," ujarnya.

Menurutnya, perubahan pelat BL menjadi BK yang operasional perusahaannya di Sumut itu sangat membantu PAD Sumut, dikarenakan Sumut berbeda dengan Aceh yang diberikan dana otonomi khusus.

"Padahal, jelas tujuan peningkatan PAD ialah supaya daerah dapat mandiri dan tidak bergantung dengan dana pemerintah pusat," tutur alumnus Magister Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

Nanda pun mengajak masyarakat Sumut dan Aceh untuk tetap menjaga kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jangan mudah diadu domba dan terprovokasi dengan pemberitaan yang beredar di medsos.

"Sebelum berkomentar, silakan pahami terlebih dahulu konteksnya. Bijaklah dalam bermedsos. Saya sebagai anak Medan asli sangat kecewa jika pemimpin saya, yaitu Gubernur Sumut, dihina dan tidak dihargai. Kalau ingin berdebat, saya siap. Silakan buat forumnya dan kita bawa datanya," ucapnya.

Kemudian, dia juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati kebijakan Bobby dalam mendongkrak PAD untuk Sumut. Sebab, saling menghina sejatinya bukan bagian dari adat istiadat masyarakat Indonesia.

"Kalau bisa jangan hina Gubernur Sumut, mengingat kebijakan yang dikeluarkannya merupakan inovasi untuk menambah PAD supaya daerahnya dapat menjadi daerah yang mandiri. Maunya tanya inovasi apa yang dibuat Pemda kalian masing-masing untuk menambah PAD demi pertumbuhan ekonomi makin baik," ucap Nanda. (deddy/hm25)