Medan, MISTAR.ID

Lima pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) menerima berbagai tuntutan dari aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus di Gedung DPRD Sumut, Kamis (4/9/2025).

Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah isu penting mulai dari maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sumut, dorongan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga kritik terhadap kegiatan DPRD seperti sosialisasi peraturan daerah (Sosper), reses, dan wawasan kebangsaan.

Perwakilan Cipayung Plus, Yusril, menilai program dewan masih kurang menyentuh sasaran.

“Kami juga menyoroti persoalan kegiatan dewan yang melaksanakan sosialisasi peraturan daerah, reses, dan wawasan kebangsaan yang kami rasa kurang tepat sasaran,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi PDIP, Sutarto, memastikan program dewan dijalankan sesuai kebutuhan publik.

“Kami pastikan program ini tepat sasaran, adik-adik jangan khawatir. Kalian juga bisa mengawasi berjalannya pelaksanaan Sosper, reses, dan Wasbang ini agar pelaksanaannya juga terlaksana secara transparan,” tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sumut Meryl Rouli Saragih (PDIP) menambahkan dirinya telah membuat program Parlemen Tour guna membuka akses transparansi.

“Menurut saya ketika kita menjadi mahasiswa adalah tempat idealisme yang kita sampaikan seluas-luasnya. Makanya saya membuat program parlemen tour untuk mengundang mahasiswa di setiap rapat paripurna,” ujarnya.

Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus (Golkar), menanggapi tuntutan terkait TPPO dengan menekankan pentingnya pencegahan, bukan hanya pemulangan korban.

“Kita harus mencari solusi untuk pencegahannya juga. Karena pintu utama itu saya dengar sudah dari Sumut. Ini harus kita cari tahu bagaimana ceritanya imigrasi bisa mengeluarkan izin itu, saya kira ini pasti ada oknum yang mengizinkan,” katanya.

Erni juga mengakui masih kurangnya dialog aktif DPRD dengan pemuda. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan tersebut sekaligus berjanji melakukan evaluasi.

“Ini evaluasi bagi kami untuk menampung segala aspirasi, dengan berbenah untuk memperbaiki sistem pengawasan legislatif,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh tuntutan mahasiswa telah ditabulasi ke dalam satu draft untuk segera disampaikan ke DPR RI.

“Kami telah mentabulasi tuntutan ini dan akan kami sampaikan ke DPR RI. Kami mohon doa dan dukungan serta kritik yang disampaikan kepada kami, agar dapat kami jalankan selanjutnya,” kata Erni.

Pertemuan ini dihadiri pimpinan DPRD Sumut yaitu Ketua Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Ketua Sutarto (PDIP), Ihwan Ritonga (Gerindra), Ricky Antoni (NasDem), Salman Alfarisi (PKS), serta anggota DPRD Meryl Rouli Saragih (PDIP). (Ari/hm17)