Medan, MISTAR.ID

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini melempem, terutama dalam menangani kasus besar seperti dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).

Menurut Sutrisno, KPK hanya berani memamerkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat kecil, sementara kasus besar yang menyeret nama Rektor USU, Muryanto Amin, dan Dedy Rangkuti justru mandek.

“Ada apa dengan KPK hari ini, mereka tidak mampu menghadirkan Muryanto Amin dan Dedy Rangkuti ke KPK. Padahal Harun Masiku terus diumbar, Nazaruddin juga berhasil dipaksa pulang dari luar negeri,” katanya kepada wartawan, Sabtu (6/9/2025).

Sutrisno juga menyoroti OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang menurutnya hanya dijadikan pengalihan isu dari kasus korupsi di Sumut.

“Publik dipaksa fokus ke pemerasan sertifikasi bernilai kecil. Sementara kasus besar yang melibatkan pejabat Sumut terabaikan. KPK tidak berani menyentuh Geng Medan,” ujarnya.

Kornas mencatat, sudah ada 42 saksi yang diperiksa dalam perkara yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting, namun kasus itu tak kunjung berkembang.

“Muryanto Amin jelas disebut bagian dari Geng Medan, tapi tidak kunjung dipanggil kembali setelah mangkir dari pemeriksaan pertama,” tegas Sutrisno yang juga kader PDI Perjuangan Sumut.

KPK Dinilai Jadi “Infotainment Politik”

Ia menilai, mangkirnya saksi kunci tanpa konsekuensi menjadi preseden buruk.

“Tapi kalau masyarakat biasa dipanggil KPK pasti langsung dijemput paksa. Kalau lingkar kekuasaan malah dibiarkan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut KPK kini hanya bekerja seperti “infotainment politik”, memilih kasus sesuai tren media.

“Contohnya tiba-tiba panggil pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian setelah ada aksi massa di Pati, atau panggil Lisa Mariana karena kasus keluarga Ridwan Kami yang ramai di publik,” ujarnya.

Sutrisno menegaskan lemahnya KPK menjadi salah satu pemicu meningkatnya aksi massa yang bahkan menelan korban jiwa.

“Rakyat muak dengan praktik korupsi. Presiden Prabowo harus segera turun tangan,” katanya.

Jika KPK tidak mampu mengejar pelaku korupsi, Sutrisno mendesak pimpinannya segera dicopot.

“Presiden Prabowo harus meniru ketegasan Xi Jinping di Cina atau Kim Jong Un di Korea Utara. Mereka tegas mengusut persoalan yang merugikan negara,” ucapnya.

Ia juga mendesak agar seluruh pejabat negara—kepala daerah, ASN, pimpinan BUMN/BUMD hingga pejabat institusi—yang tidak patuh mengisi LHKPN segera dipanggil dan diperiksa.

“Jika tidak tegas, negara ini akan semakin hancur. Publik sudah kehilangan harapan pada KPK. Harapan terakhir ada di tangan Presiden Prabowo,” pungkasnya. (Ari/hm17)