Medan, MISTAR.ID

Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Timbul Jaya Sibarani, meminta Dinas Perhubungan Sumut segera menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kesejahteraan pengemudi ojek online (Ojol), menyusul aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Seharusnya pemerintah, khususnya Pemprov Sumut, mampu memfasilitasi para pengemudi ojek online,” ujarnya kepada Mistar, Rabu (25/6/2025).

Timbul mengatakan, dengan munculnya permasalahan tersebut, pemerintah perlu segera mengambil langkah cepat dengan mengadakan dialog bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Dengan adanya pertemuan bersama, tidak ada kesan siapa yang diterima atau tidak diterima. Bahkan sebaiknya merujuk pada aturan yang ada,” ucap Timbul.

Politisi Partai Golkar itu juga menambahkan, jika permasalahan ini terkait dengan persaingan usaha antarpelaku operator, maka keberadaannya harus diakui dan dijalankan secara legal.

“Saya rasa perlu dibuat aturan yang mengatur keberadaan dan operasional ojek online, agar berlaku secara umum dan tidak diskriminatif,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi D lainnya, Mangapul Purba, menilai bahwa persoalan ojek online menyangkut langsung kehidupan masyarakat.

“Operator ojol harus diperlakukan secara adil oleh Dishub Sumut. Jangan sampai ada yang ditangani, sementara yang lain tidak. Ini menyangkut ekonomi masyarakat Sumut,” ujar Mangapul.

Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa persoalan ini sudah masuk pada skala nasional, sehingga perlu diselesaikan agar tidak berlarut-larut.

“Saya kira harus ada titik temu. Harus diadakan pertemuan dengan para operator. Jika tidak mampu diselesaikan, maka Komisi D akan memanggil Dishub Sumut dan pihak operator untuk membuat rekomendasi resmi,” ujarnya. (ari/hm17)