Medan, MISTAR.ID

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyoroti lima sektor utama yang harus menjadi fokus pembangunan pemerintah provinsi. Hal ini disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut Tahun Anggaran 2024.

Lima urusan wajib tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, tanaman pangan dan hortikultura, serta fungsi penunjang pemerintahan daerah.

"Fraksi PDI Perjuangan melakukan evaluasi berdasarkan hasil temuan dan kunjungan kerja di 12 daerah pemilihan (Dapil) di Sumut," ujar juru bicara fraksi, Landen Marbun, Kamis (17/7/2025).

Landen menyayangkan minimnya kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam kunjungan kerja ke Dapil. Ia meminta Gubernur Sumut agar lebih tegas mendorong partisipasi aktif OPD dalam kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan APBD.

Terkait sektor pendidikan, Fraksi PDIP menilai masih banyak permasalahan seperti infrastruktur sekolah yang tidak memadai, kualitas guru yang belum merata, serta akses pendidikan yang terbatas. Mereka mendesak agar Pemprov segera melakukan pembenahan menyeluruh.

Di bidang kesehatan, fraksi juga meminta validasi dan sinkronisasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar sejalan dengan alokasi anggaran, demi keadilan dalam layanan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur jalan dinilai masih minim dan menjadi penghambat konektivitas antarwilayah serta pertumbuhan ekonomi. Kondisi beberapa ruas jalan provinsi disebut sangat memprihatinkan, termasuk irigasi dan distribusi air bersih.

PDIP juga menyoroti pembangunan Medan Islamic Center yang belum optimal serta meminta adanya percepatan realisasi.

Di sektor pertanian, Fraksi PDIP meminta perhatian khusus terhadap kualitas bibit, pupuk, dan alat pertanian yang disalurkan kepada petani. Mereka menegaskan agar program bantuan tidak dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi.

"Kami minta Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura betul-betul memperhatikan kualitas bantuan yang diberikan kepada petani," ucap Landen.

Terakhir, fraksi PDIP juga menuntut agar Pemprov segera melunasi tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada sejumlah kabupaten. "DBH dan BKP sangat penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Kami minta agar dana yang belum dibayarkan di tahun 2024 segera dilunasi di 2025," tuturnya. (ari/hm24)