Simalungun, MISTAR.ID

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Simalungun menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Pandangan itu disampaikan saat agenda pemandangan umum dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sugiarto didampingi Wakil Ketua Jefra Manurung, dan dihadiri Plt Sekda Albert Saragih beserta para pimpinan OPD mewakili Bupati Simalungun.

Dalam pandangan politiknya, Fraksi PDIP mempertanyakan upaya konkret pemerintah daerah terhadap penurunan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di beberapa wilayah.

"Program unggulan apa yang dirancang pemerintah dalam RPJMD untuk mengatasi persoalan pendidikan dan kesehatan yang mulai menurun kualitasnya? Ini menyangkut masa depan generasi Simalungun," ujar Jonson Riduan Sinaga, juru bicara fraksi PDIP.

Fraksi PDIP juga menyoroti transparansi alokasi anggaran untuk layanan BPJS Kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Mereka meminta penjelasan soal besaran anggaran tahun 2025 yang dialokasikan dan jumlah warga penerima manfaat.

"Kami mendesak pemerintah untuk menyampaikan informasi jelas. Berapa besar anggaran BPJS yang ditanggung APBD tahun 2025 dan berapa banyak warga yang akan menerima manfaatnya?" kata Jonson membacakan pemandangan fraksi Partai berlogo kepala banteng itu.

Melalui kritik ini, Fraksi PDIP menekankan pentingnya arah pembangunan yang berpihak pada rakyat, dengan prioritas pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara nyata dan terukur. (Indra/hm18)