Pematangsiantar, MISTAR.ID

Dalam upaya memperkuat ekosistem kepatuhan dan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada 110 badan usaha yang dinilai paling berkomitmen dalam menjalankan kewajiban kepesertaan JKN.

Melalui penghargaan bertajuk Satya JKN Award 2025, BPJS Kesehatan menegaskan pentingnya peran dunia usaha dalam melindungi kesehatan para pekerja. Kepatuhan badan usaha bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk nyata kepedulian dan tanggung jawab sosial untuk mendukung kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

Komitmen Badan Usaha Dukung Program JKN

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN bagi seluruh pekerjanya adalah wujud tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan bersama.

“Perlindungan kesehatan pekerja adalah fondasi keberlanjutan perusahaan. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, produktivitas meningkat dan membentuk loyalitas terhadap perusahaan,” ujar Ghufron, Selasa (14/10).

Ghufron juga menambahkan bahwa peran aktif badan usaha menjadi kunci dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta di Indonesia.

Per 1 Oktober 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,6% dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, 67,2 juta peserta berasal dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), baik di sektor publik maupun swasta.

Apresiasi untuk Badan Usaha dari Pematangsiantar

Dalam ajang Satya JKN Award 2025, hadir pula dua perwakilan dari Kota Pematang Siantar, yaitu PT Bridgestone Sumatra Rubber Estate dan Rumah Sakit Vita Insani.

Kehadiran kedua badan usaha tersebut menjadi bukti nyata bahwa pelaku usaha di daerah juga memiliki komitmen tinggi terhadap keberlanjutan Program JKN. Mereka aktif memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan melalui kepesertaan JKN.

Transparansi dan Proses Penilaian

Proses penilaian Satya JKN Award 2025 melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk menjamin objektivitas dan transparansi.

Beberapa indikator utama penilaian antara lain:

1. Kepatuhan pendaftaran pekerja dalam program JKN.
2. Pelaporan upah yang akurat dan tepat waktu.
3. Pemanfaatan aplikasi Electronic Data Badan Usaha (EDABU).
4. Kontribusi badan usaha dalam program donasi dan kegiatan sosial BPJS Kesehatan.

Sinergi untuk Kesejahteraan Nasional

BPJS Kesehatan terus mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan kesehatan di Indonesia.

“Kami percaya, dengan gotong royong dan komitmen bersama, Indonesia dapat mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat,” tutup Ghufron.(hm17)