Simalungun, MISTAR.ID

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) memastikan pengawasan ketat terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah ini dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjamin keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Simalungun melalui Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Rosman Saragih, menjelaskan dapur SPPG ditentukan melalui proses Badan Gizi Nasional (BGN) dan dijalankan lewat mitra. Pemkab juga membentuk tim khusus untuk mengawasi jalannya program tersebut.

“Dalam hal koordinasi, khususnya bidang kesehatan, tugas kami adalah menjalankan regulasi dari Kementerian Kesehatan. Inspeksi mencakup seluruh aspek dapur, mulai dari pembelian bahan, penyimpanan, pengolahan, penyajian, hingga pendistribusian makanan,” ujar Rosman, Rabu (1/10/2025).

Ia menegaskan penyimpanan bahan pangan harus dilakukan dengan baik, termasuk pengendalian suhu dan penyediaan tempat penyimpanan yang layak. Setiap dapur SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Sanitasi (SLS) sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 17 Tahun 2024 tentang Jasa Boga.

“Prosesnya masih berjalan di Simalungun. Secara nasional juga sedang diproses. Dari lebih 8.000 SPPG, baru 34 yang memiliki SLS,” jelasnya.

Dinkes Simalungun telah melakukan inspeksi terhadap enam dapur SPPG yang beroperasi di Kecamatan Siantar, Bandar, Sondi, Pamatang Silimakuta, Bahapal Raya, dan Girsang Sipangan Bolon.

“Ada juga permintaan langsung dari pihak SPPG agar dilakukan pemeriksaan, terutama terkait higienitas dapur dan air minum,” tambahnya.

Rosman memastikan hingga kini belum ada kasus keracunan akibat konsumsi makanan dari SPPG di Simalungun. Namun, ia mengingatkan potensi itu bisa terjadi apabila dapur tidak menjalankan prosedur sesuai regulasi.

“Harapan kita, semua SPPG benar-benar disiplin mengikuti aturan, sehingga tidak ada masalah kesehatan di kemudian hari,” pungkasnya. (hm16)