Washington DS, MISTAR.ID

Diperkirakan sekitar 750.000 pegawai federal akan dirumahkan atau menjalani cuti paksa akibat Pemerintah Amerika Serikat (AS) government shutdown. Gaji mereka akan ditahan hingga kembali bekerja.

Sementara itu, pekerja esensial seperti personel militer dan agen perbatasan kemungkinan akan dipaksa bekerja tanpa bayaran, dan beberapa di antaranya berpotensi kehilangan gaji mulai minggu depan.

Asosiasi Pengendali Lalu Lintas Udara Nasional bahkan menyuarakan kekhawatiran tentang keselamatan udara karena lebih dari 2.300 anggotanya dirumahkan.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menguatkan ancaman dampak buruk bagi pegawai publik. Pemerintah, kata Leavitt, "Bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk mengidentifikasi di mana pemotongan dapat dilakukan... Dan kami yakin PHK akan segera terjadi."

Krisis penutupan kali ini dinilai memiliki risiko lebih tinggi daripada sebelumnya, mengingat Trump gencar memberlakukan kebijakan sayap kanan, termasuk memangkas departemen pemerintah dan mengancam untuk mengubah banyak cuti paksa menjadi pemecatan massal.

Kekecewaan publik Government shutdown merupakan hal biasa di Washington yang sering mengalami kebuntuan politik.Namun, ini adalah yang pertama sejak shutdown 35 hari yang menjadi rekor pada 2019, saat masa jabatan pertama Trump.

Penutupan ini jelas tidak disukai masyarakat karena berbagai layanan publik yang biasa mereka gunakan, mulai dari operasional taman nasional hingga pengajuan izin, menjadi terhenti.

"Saya pikir pemerintah kita perlu belajar bagaimana bekerja sama untuk rakyat dan menemukan cara agar hal-hal tidak terjadi seperti ini," ujar Terese Johnston, pensiunan pemandu wisata berusia 61 tahun yang berkunjung ke Washington dari California.

Menurutnya, kompromi adalah kunci untuk menyelesaikan kebuntuan. "Anda berkompromi. Anda menemukan cara. Jadi, setiap orang memberi sedikit, setiap orang mengambil sedikit, dan semuanya berjalan lancar," ujarnya.

Kongres tidak akan melakukan pemungutan suara pada hari Kamis untuk menghormati hari raya Yom Kippur. Senat dijadwalkan kembali bekerja pada Jumat (3/10/2025) dan kemungkinan akan bersidang hingga akhir pekan untuk membahas government shutdown. Sementara itu, DPR baru akan kembali bersidang minggu depan.