Serikat Buruh Minta Perlindungan Usai Ketua KSBSI Jadi Korban Teror Bom Molotov

Puluhan buruh atau serikat pekerja melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumut. (Foto: Ari/Mistar)
Medan, MISTAR.ID
Serikat Buruh, Organisasi Kemasyarakatan, dan Unsur Penegak Hukum (Advokat) meminta DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendorong Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Polda Sumut memberi atensi penanganan kasus teror terhadap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Independen (KSBSI), Fatiwanolo Zega.
“Kami meminta DPRD Sumut agar mendorong Polda Sumut agar menangkap pelaku teror bom molotov yang dilakukan dua orang tak dikenal kepada rekan kami Fatiwanolo,” ujar Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Samaeri Ono Niha, Faomasokhi Zega, Rabu (30/7/2025).
Terkait kasus ini, pihaknya telah membuat laporan kepada Polda Sumut dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/602/IV/2025/SPKT/Polda Sumatera Utara pada tanggal 25 April 2025.
Sampai saat ini, belum ada informasi perkembangan penanganan kasus ini dari pihak Polda Sumut.
“Kami butuh rasa aman dalam bekerja dan menyampaikan keluhan ataupun aspirasi yang seharusnya kami suarakan. Bukan malah mendapatkan aksi teror seperti ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, Faomashoki juga meminta pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut dalam menjamin keselamatan dan keamanan para buruh ataupun serikat pekerja.
“Pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut selama ini kurang serius dalam menangani penindakan atas pelanggaran hak-hak normatif oleh pengusaha, bahkan terindikasi melindungi pengusaha,” katanya.
Ia mengatakan, salah satu contoh terjadi pada CV. Cahaya Ternak di Kabupaten Asahan yang dilindungi oleh UPTD IV Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut, PT. Bumi Sumatera Tapioka di Serdang Bedagai dan PT Sari Kebun Alam di Tanjung Morawa dilindungi oleh UPTD II Pengawas Ketenagakerjaan Provsu.
“Dampak dari permasalahan yang tak kunjung diselesaikan oleh Pengawas, meluas pada kerugian pekerja atau buruh mendapat intimidasi dari Perusahaan, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan keamanan,” ucapnya.
Atas permasalahan tersebut, pihaknya mengharapkan dukungan serta atensi dari DPRD Sumut melalui Komisi A yang membidangi pemerintahan agar segera menyelesaikan masalah. (ari/hm20)