Medan, MISTAR.ID

Pengamat Komunikasi Politik, Dr Emrus Sihombing, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu cermat dalam memilih Kapolri baru setelah masa jabatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo berakhir, dengan memperhatikan aspek kepemimpinan komunikasi di tengah era post-truth.

Menurut Emrus, tantangan Polri ke depan semakin kompleks, karena fakta objektif kini kalah berpengaruh dibanding pesan emosional dan keyakinan pribadi yang membentuk opini publik. Dalam situasi ini, kebenaran dan keadilan menjadi relatif, terbentuk dari dinamika komunikasi publik.

“Masa ini, fakta objektif memiliki pengaruh lebih kecil dari pesan emosi dan keyakinan pribadi membentuk opini publik. Kebenaran dan keadilan menjadi relatif atau hasil bentukan pertukaran pesan komunikasi,” ujar Emrus dalam keterangan tertulis kepada Mistar, Senin (15/9/2025).

Emrus menyarankan Presiden Prabowo menjadikan sepuluh indikator kepemimpinan komunikasi sebagai rujukan dalam memilih calon Kapolri:

1. Diterima oleh semua kalangan, mulai dari masyarakat sipil hingga politisi dan organisasi masyarakat.

2. Memiliki kepemimpinan komunikasi humanis namun tegas dalam penegakan hukum.

3. Kedewasaan komunikasi yang teruji di ruang publik, tanpa menimbulkan kegaduhan.

4. Mampu membangun kebersamaan antar instansi dan anak bangsa demi penegakan hukum dan keamanan.

5. Tidak terlibat dalam konflik komunikasi politik antar elit dan partai.

6. Ilmuwan hukum profesional, idealnya bergelar doktor dari universitas kredibel.

7. Berpengalaman sebagai Kapolda dengan kemampuan berdialog bersama berbagai lapisan masyarakat.

8. Pernah menjadi pimpinan unit di Divisi Humas Mabes Polri, berpengalaman komunikasi internal.

9. Pernah menjadi Kepala Divisi Humas Mabes Polri dengan pengelolaan komunikasi publik yang profesional dan proaktif.

10. Gaya komunikasi yang mampu merangkul dan mendapat simpati masyarakat luas.

Emrus yakin, setidaknya ada satu perwira bintang tiga Polri yang memenuhi indikator tersebut. “Dengan kepemimpinan komunikasi seperti itu, kinerja Polri ke depan akan membangun citra positif yang kuat di mata publik,” katanya.

Sebagai catatan, berdasarkan Undang-Undang Polri, batas usia pensiun anggota Polri, termasuk Kapolri, adalah 58 tahun. Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kelahiran 1969, akan mencapai usia tersebut pada 2027. Ia telah menjabat Kapolri sejak Januari 2021.

Namun, belakangan ini desakan publik agar Presiden segera mengganti Kapolri menguat, terutama menyusul tragedi tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan akibat terlindas kendaraan aparat saat demo, yang menimbulkan gelombang ketidakpuasan publik. (susan/hm24)